PDI-P: Jangan Sampai meskipun Gibran Putra Jokowi, Infrastruktur Kekuasaan Dipakai untuk Dukung Prabowo

Meskipun, Gibran diketahui adalah putra sulung dari Presiden Jokowi.

Hal ini disampaikan Djarot usai ditanya mengenai momen makan siang Presiden Jokowi dengan tiga bakal calon presiden (capres) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/10/2023).

Djarot awalnya mengapresiasi momen makan siang tersebut. Menurutnya, undangan dari Istana bertujuan untuk membuat persatuan agar pemilihan umum (Pemilu) berjalan jujur dan adil.

Namun, ia kemudian mengingatkan Presiden Jokowi untuk tidak berpihak pada salah satu pasangan calon (paslon).

"Jangan sampai instrumen kekuasaan itu memihak kepada salah satu kandidat, jangan sampai misalkan meskipun Mas Gibran itu putranya Pak Jokowi, kemudian digunakan infrastuktur kekuasaan untuk mendukung Prabowo," kata Djarot ditemui di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Senin.

Djarot lantas meyakini bahwa Jokowi tidak memihak salah satu kandidat bakal calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). Sebab, tiga bakal capres diundang.

"Bukan hanya dari situasi pertemuan saat ini, tapi lebih dari pada itu. Setelah ini, bukan hanya dari sisi retoritas, tapi dari sikap dan tindakan. Supaya apa? Supaya hasil dari pemilu itu bisa diterima oleh masyarakat, bahwa pemerintah netral," ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga yakin bahwa Jokowi bakal tetap mengutamakan persatuan untuk menjaga stabilitas politik.

Oleh karena itu, menurutnya, momen makan siang antara Jokowi dan tiga bakal capres harus diapresiasi sebagai satu hal positif.

"Bolehlah kita bersaing, tapi mari kita bersingsing, mari kita bersaing sesuai dengan nilai-nilai keadaban bersaing," kata Djarot.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi mendengarkan pandangan dan harapan para bakal capres tentang Pemilu 2024 saat makan siang bersama.

"Presiden memiliki pandangan dan harapan yang sama dengan para bakal capres agar terwujud pemilu yang sehat, sejuk, dan damai sesuai prinsip-prinsip demokrasi," kata Ari dalam keterangan tertulis, Senin sore.

Lebih lanjut, Ari juga menegaskan bahwa Jokowi memerintahkan aparatur negara untuk netral pada Pemilu 2024 mendatang.

Instruksi itu disampaikan Jokowi saat memberi pengarahan kepada para penjabat (pj) kepala daerah sebelum makan siang bersama para bakal capres.

"Pada pengarahan pada para pj kepala daerah, Bapak Presiden minta pj gubernur, pj bupati dan pj wali kota memberikan dukungan pada tugas-tugas KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), tapi tidak mengintervensi apa pun," katanya.

Ari mengatakan, Jokowi juga meminta pj kepala daerah serta aparatur sipil negara agar tidak memihak alias netral.