Salin Artikel

Kritisi Capres Sebut Dinasti Politik Biasa, Pakar Hukum: Tidak Adil bagi Publik dan Kader Partai Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari mengkritisi pernyataan bakal calon presiden (bacapres) yang menganggap dinasti politik hal yang biasa terjadi di Indonesia.

Menurut Feri, anggapan itu sesuatu hal yang tidak ada baiknya karena tidak adil bagi masyarakat maupun kader partai politik.

Adapun bakal capres yang dimaksud berasal Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto. Dia menganggap dinasti politik hal biasa ketika disinggung soal Wali Kota Solo sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka maju pada Pilpres 2024 untuk mendampinginya.

"Tidak adil bagi publik, menerima calon yang kemudian diberikan karpet merah ini, juga tidak adil bagi kader partai politik, yang sudah habis habisan di partai," kata Feri saat dihubungi Kompas.com, Rabu (25/10/2023).

Oleh sebab itu, Feri berpendapat bahwa upaya pemberian karpet merah dari Presiden kepada Gibran dapat merusak demokrasi, baik untuk negara maupun internal partai politik.

"Berapa banyak orang yang diterabas atau dilewati oleh Gibran untuk dapat posisi calon wakil presiden. Tidak hanya bermasalah di kaderisasi di partainya, PDI-P, tapi juga di partai lain," ujar dia.

"Jadi misalnya, orang orang yang susah payah, bekerja di partai, membangun partai, tiba tiba harus dilewati oleh seorang anak presiden di mana baiknya?" tanya Feri.

Kendati demikian, Feri menerangkan bahwa pendapatnya ini bukan berarti tak setuju dengan peluang anak muda memimpin Indonesia.

"Problematikanya adalah bagaimana presiden dan keluarganya mencoba merekayasa untuk memberikan jalan yang lebih mudah kepada keluarga itu. Itu problematika utama," nilai Feri.

Apalagi, lanjut Feri, tidak ada mekanisme di internal partai sebagai bagian dari demokrasi untuk kemudian memilih anak muda.

Menurutnya, selama ini partai politik masih tidak demokratis mengingat penentuan calon presiden dan calon wakil presiden hanya dilakukan oleh ketua umum partai politik.

"Kan sebuah partai harusnya mempunyai mekanisme tersendiri ya agar lebih demokratis. Sayang, partai kita tidak demokratis ya," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Prabowo Subianto, menyebut bahwa dinasti politik adalah hal biasa.

Ini Prabowo sampaikan menanggapi banyaknya kritik yang dilayangkan ke bakal cawapres pendampingnya, Gibran Rakabuming Raka, yang dianggap melanggengkan dinasti politik keluarga Joko Widodo.

“Saya sekarang bersama dengan Mas Gibran, anak muda, ada yang mengatakan dinasti politik. Dinasti di politik dan di semua bidang kehidupan, ya dinasti itu biasa,” kata Prabowo saat berpidato di acara deklarasi dukungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jakarta, Selasa (24/10/2023).

https://nasional.kompas.com/read/2023/10/25/08241391/kritisi-capres-sebut-dinasti-politik-biasa-pakar-hukum-tidak-adil-bagi

Terkini Lainnya

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke