Salin Artikel

Jokowi Sebut China Tertarik Kembangkan Sektor Perumahan dan Kesehatan di IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) China, Li Qiang yang digelar di Diaoyutai State House, Beijing, China, pada Selasa (17/10/2023).

Dalam pertemuan, Presiden Jokowi mengapresiasi kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia-China yang berkembang sangat baik dalam 10 tahun terakhir.

"China menjadi mitra dagang terbesar Indonesia dan RRT juga menjadi investor terbesar kedua Indonesia," ujar Jokowi dilansir siaran pers Sekretariat Presiden, Selasa.

Melihat hal tersebut, Presiden menilai kerja sama antarkedua negara ini dapat menguatkan kerja sama regional dan internasional.

Sepanjang, situasi perdamaian dan stabilitas harus terus dijaga.

Selain itu, Kepala Negara juga turut menyampaikan sejumlah kerja sama Indonesia-China dalam beberapa bidang.

Antara lain dalam bidang investasi dan infrastruktur, salah satunya di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Saya mengapresiasi kerja sama design planning antara Otorita IKN dan Shenzen, serta minat swasta Tiongkok di IKN untuk di bidang perumahan dan kesehatan," ucapnya.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi meminta dukungan PM Li Qiang untuk mendorong percepatan realisasi investasi China di IKN.

Di samping itu, juga meminta dukungan atas rencana penandatanganan MoU untuk pembangunan kawasan industri hijau di Kalimantan Utara serta realisasi proyek tenaga angin dan tenaga surya.

Dalam bidang perdagangan, Kepala Negara menyampaikan kepada PM Li Qiang untuk juga mendukung perluasan akses pangan hingga produk pertanian dan perikanan Indonesia di China.

"Saya mengharapkan dukungan Yang Mulia untuk perluasan akses pangan, produk pertanian, dan perikanan Indonesia di China," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/10/17/12235851/jokowi-sebut-china-tertarik-kembangkan-sektor-perumahan-dan-kesehatan-di-ikn

Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke