Salin Artikel

Rekomendasi Rakernas IV PDI-P soal Pangan: Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati dan Kurangi Impor

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI-P menghasilkan rekomendasi di bidang penguatan pangan. 

Adapun rekomendasi ini ditekankan untuk tiga pilar partai, yaitu struktural partai, anggota legislatif dari PDI-P, serta eksekutif dari PDI-P.

"Rakernas IV partai merekomendasikan agar beberapa hal terkait kebijakan politik kedaulatan pangan untuk diterapkan terlebih dahulu oleh tiga pilar partai di setiap tingkatan dan disertai dengan gerakan mengonsumsi pangan lokal," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang membacakan rekomendasi itu saat penutupan Rakernas, di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (1/10/2023).

"Termasuk sepuluh makanan pendamping beras seperti hanjali, talas, sukun, jagung, sagu, sorgum, pisang, porang, ubi, dan singkong," lanjut dia.

Hasto mengatakan, Rakernas IV membahas tentang kedaulatan pangan dengan memanfaatkan keanekaragaman hayati sampai budidaya demi mewujudkan kedaulatan pangan. Adapun hasil rekomendasinya, sebagai berikut:

"Pertama, pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan secara keberlanjutan melalui diversifikasi pangan lokal," katanya.

"Kedua peningkatan budidaya pertanian dan kualitas produksi pangan melalui riset dan inovasi yang dihasilkan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan produsen pangan lainnya melalui penetapan harga dasar produk pangan penting dan perlindungan harga di tingkat produsen," tambahnya

Hasto mengatakan, PDI-P juga menekankan konsistensi pelaksanaan perlindungan lahan-lahan pertanian produktif dari alih fungsi lahan.

Soal pangan, lanjutnya, PDI-P juga konsisten lewat dukungan kebijakan moneter, fiskal, dan akses pembiayaan bagi petani, nelayan, dan produsen pangan lainnya.

Kemudian juga, peningkatan teknologi pengolahan atau hilirisasi, komoditas pangan secara produktif, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan dengan dukungan riset dan inovasi.

Serta, pembangunan Insfrastuktur dan sarana produksi pangan secara tepat dan terintegrasi.

"Sinergisitas kebijakan pembangunan pangan antara pemerintah pusat dan daerah terutama dalam pelaksanaannya, dan kedelapan pemberlakuan bea masuk terhadap impor pangan untuk melindungi komoditas dan produk pangan dalam negeri, dan menggunakannya bagi kebutuhan pembiayaan riset dan inovasi untuk peningkatan produksi pangan nasional secara keberlanjutan," kata Hasto.

Hasto menambahkan, hasil rakernas juga rekomendasi perlunya pemerintah pusat menempatkan riset untuk mengurangi impor pangan.

"Rakernas IV PDI-P mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menempatkan penguasaan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi sebagai prioritas melalui program-program konkret beserta target pencapaian dalam jangka waktu tertentu guna mengurangi ketergantungan pangan impor seperti gandum, beras, kedelai, jagung, garam, gula, daging, buah-buahan, sayur-sayuran, bawang putih dan lain-lain," urai dia.

Rakernas IV ini, lanjutnya, membahas pentingnya penelitian dan pengembangan bibit unggul di sektor pertanian.

Berikutnya, Rakernas IV membahas soal perlunya dukungan ke petani dan BRIN demi mewujudkan kedaulatan pangan.

"Rakernas IV Partai mendukung dan memfasilitasi pegembangan benih, teknologi dan inovasi yang dilakukan petani dan melindungi petani dari upaya kriminalisasi melalui reformasi peraturan perundang-undangan," kata Hasto.

Rakernas juga merekomendasikan perlunya pemetaan lahan dan membentuk Bank Pertanian demi mewujudkan kedaulatan pangan.

Terakhir, rekomendasi Rakernas IV menyinggung soal perlunya kesinambungan pembangunan infrastruktur sektor pangan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin.

"Seluruh kemajuan pembangun infrastruktur tersebut akan dilanjutkan oleh PDI Perjuangan dan Bapak Ganjar Pranowo," kata Hasto.

https://nasional.kompas.com/read/2023/10/01/18205031/rekomendasi-rakernas-iv-pdi-p-soal-pangan-pemanfaatan-keanekaragaman-hayati

Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke