"Fit and Proper Test" Calon Hakim MK: 5 Selesai, 3 Dilanjutkan Besok

Pantauan Kompas.com di lapangan, dari delapan calon Hakim MK yang terdaftar, baru lima yang berkesempatan menjalani fit and proper test.

Sementara itu, sisa tiga orang akan dilakukan Selasa (26/9/2023) besok, sebagaimana dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir saat melakukan skors sidang fit and proper test.

"Uji kelayakan akan dilanjutkan besok pada pukul 14.00," ujar Adies Kadir dalam ruang rapat seraya mengetuk palu.

Kelima calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah menjalani sidang, yaitu Reny Halida Ilham Malik, Firdaus Dewilmar, Elita Rahmi, Aidul Fitriciada Azhari, dan Abdul Latif.

Sedangkan tiga sisanya yaitu Arsul Sani, Putu Gede Arya, dan Haridi Hasan akan melakukan fit and proper test besok.

Secara garis besar, para calon hakim konstitusi ditanyakan beberapa hal yang sama seperti fenomena putusan MK yang dinilai merusak tataran pembuatan Undang-Undang (UU).

DPR sebagai pembuat Undang-Undang dirasa dilangkahi kewenangannya lantaran aturan yang telah dibuat bisa dibatalkan begitu saja oleh MK.

"Tentunya saya akan mendengarkan konstitusi, secara utuh dan saya akan menjamin MK akan menjadi pengadilan yang modern yang berbasis teknologi yang akan terus mengawal tegaknya konstitusi negara indonesia," katanya.

Lain halnya calon Hakim MK Firdaus Dewilmar yang mengatakan sudah selayaknya MK memberikan batasan pada kewenangannya mengutak-atik aturan yang telah berlaku.

"Tentu MK harus membatasi diri agar tidak masuk ke ranah-ranah yang sifatnya nanti bersinggungan dengan kewenangan lembaga lain, misalnya DPR dan seterusnya," kata Firdaus.

Pandangan lebih umum diutarakan Elita Rahmi yang mengatakan bahwa perbaikan pada institusi MK sudah seharusnya dilakukan terus-menerus.

"Untuk menjaga marwah dari MK ini memang diperlukan seorang filsuf yang sangat kuat dan pembelajar hukum yang arif dan bijaksana sehingga sesungguhnya kemandirian hakim sebagai satu kekuasaan yudikatif ini memang harus menjadi hal yang paling utama dalam menjaga demokrasi di Indonesia," ujar Elita.

Sementara itu, sikap tegas diperlihatkan Aidul Fitriciada Azhari yang setuju membatasi kewenangan MK. Ia menyebut bahwa UU yang diproses di DPR merupakan aturan yang sah untuk diberlakukan.

"Selama UU yang dibuat oleh DPR itu tidak dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka dia sah," katanya.

Menurutnya, ada proses yang harus dicermati untuk melihat secara jernih apakah putusan tersebut sesuai dan tidak mengambil alih kewenangan DPR sebagai pembuat Undang-Undang.

"Kalau MK menguji satu undang-undang, tidaklah dilihat rumusan yang dirumuskan. Tapi, tentu kalau ini dimohonkan oleh warga negara atau badan hukum, tentu harus dilihat kualifikasi fakta hukum yang ada di persidangan," kata Abdul Latif.