Salin Artikel

Jawaban Anies Saat Dicecar Najwa Shihab Soal Dana yang Sudah Dikeluarkan Selama Kampanye

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (Bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan enggan menyebut secara pasti dana kampanye yang telah ia keluarkan usai didapuk sebagai bacapres hingga saat ini.

Momen itu terungkap saat Anies ditanya wartawan senior Najwa Shihab soal jumlah dana yang digelontorkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Anies diketahui menjadi Bacapres yang paling awal, dibanding Bacapres lain. Ia ditetapkan Nasdem sebagai bacapres sejak Oktober 2022. Sejak saat itu pula hingga saat ini, Anies kerap berkeliling ke sejumlah daerah.

"Sejak itu, kegiatan politik sudah beragam termasuk sosialisasi, kampanye ke berbagai daerah. Sudah habis uang berapa?," tanya Najwa Shihab dalam acara "3 Bacapres Bicara Gagasan" di UGM, Yogyakarta, dikutip dari YouTube Najwa Shihab, Selasa (19/9/2023).

Menjawab pertanyaan itu, Anies memilih berseloroh kepada audiens yang hadir apakah bersedia untuk menyumbang, alih-alih menjawab angka yang ditanyakan Najwa Shihab.

"Mudah-mudahan di sini ada yang mau nyumbang, nanti," tutur Anies.

Anies pun menyatakan bahwa dari semua capres, ia adalah calon pemimpin dengan aset paling kecil. Dilihat dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dipublikasikan di laman KPK, Anies tercatat memiliki aset sebesar Rp 11,19 miliar.

Anies mengaku, asetnya kebanyakan dalam bentuk hutang. Ia menyebut hingga saat ini, masih memiliki kredit rumah.

Anies justru menegaskan bahwa dia tidak pernah mendaftar dan mengajukan diri sebagai capres, alih-alih menjawab pertanyaan Najwa Shihab terkait total dana yang telah digelontorkan.

Ia menyatakan, dana kampanye didapat dari bantuan para relawan.

"Jadi gerakan yang kami dorong, gerakan perubahan, dilakukan ramai-ramai, lah. Begitu banyak yang membantu, mayoritas bantuannya tidak dalam bentuk rupiah," ucap Anies.

"Kami dipinjami rumah, kendaraan, staf-staf yang kita bekerja bersama sebagian adalah mereka dibayar oleh perusahaan-perusahaan yang mau membantu kita. Jadi, secara pembiayaan itu bukan pembiayaan seperti diberikan rupiah bentuknya adalah natura," imbuh Anies.

Tak puas dengan jawaban Anies, Najwa lantas bertanya lagi. Wanita yang karib disapa Nana ini menuturkan, uang tunai tetap diperlukan dalam kampanye mengingat biaya politik sangat mahal.

Nana lalu menyinggung total modal yang dikeluarkan calon legislatif di Jakarta mencapai Rp 40 miliar, sesuai dengan pernyataan bakal calon presiden pendamping Anies, Muhaimin Iskandar.

"Cak Imin sempat bilang untuk bisa jadi caleg di DKI minimal Rp 40 miliar di Jakarta. Dan kota-kota besar itu enggak terima kerudung atau kaos, Mas, (mereka) terimanya kulkas. Apa rencana Anda untuk mengumpulkan uang sebanyak itu?" tanya Nana.

Anies pun kembali berkelit tidak ingin menyebut besaran dana yang digelontorkan. Ia mengatakan, koalisinya tidak berencana mengumpulkan uang.

Mantan Menteri Pendidikan itu menyatakan, dana didapat dari 600 relawan yang melakukan kegiatan pengumpulan dana atau fund raising di tempatnya masing-masing.

"Bukan kami mengumpulkan dana, mereka yang mengumpulkan, mereka (yang) bekerja. Kalau saya datang ke sebuah tempat, maka tuan rumah di sana yang akan meng-handle seluruh biayanya. Ini menjadi sebuah iuran," jelas Anies.

Mendengar jawaban Anies, Nana lantas bertanya soal langkah konkret apa yang akan diambil Anies pada masa-masa kampanye, selain mengandalkan fund raising dari para relawan.

Menjawab hal itu, Anies mengaku telah membuat desain kaos dan banner untuk keperluan kampanye.

Dengan demikian, siapapun bisa mencetak alat-alat peraga tersebut, dengan ajakan untuk melakukan perubahan di Indonesia.

"Kami sendiri tidak mencetak, tapi kami siapkan konten dan kami minta kepada semua, bila Anda percaya apa yang kami rencanakan, akan kami kerjakan. Bantu kami untuk melakukan perubahan di republik ini, karena tidak mungkin kita kerjakan sendirian," jawab Anies.

https://nasional.kompas.com/read/2023/09/19/21011151/jawaban-anies-saat-dicecar-najwa-shihab-soal-dana-yang-sudah-dikeluarkan

Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke