Salin Artikel

Ditanya Soal Dana Kampanye, Anies: Mudah-mudahan di Sini ada yang Mau Nyumbang

Adapun pernyataan itu dilayangkan Anies menjawab pertanyaan wartawan senior, Najwa Shihab, soal sudah berapa banyak uang yang dikeluarkan oleh Koalisi sejak ia didapuk menjadi Bacapres.

Diketahui, Anies sudah dideklarasikan menjadi bakal calon presiden paling awal, tepatnya pada Oktober 2022.

"Sejak itu, kegiatan politik sudah beragam termasuk sosialisasi, kampanye ke berbagai daerah. Sudah habis uang berapa?" tanya Najwa Shihab dalam acara "3 Bacapres Bicara Gagasan" dikutip dari YouTube Najwa Shihab, Selasa (19/9/2023).

Menanggapi hal itu, Anies berseloroh barangkali ada beberapa pihak yang ingin menyumbang. Ia pun menyatakan menjadi calon pemimpin dengan aset yang paling kecil.

"Mudah-mudahan di sini ada yang mau nyumbang, nanti. Dari semua (bacapres), barangkali saya yang asetnya paling kecil," kata Anies.

Anies mengaku menjadi Bacapres dengan "modal" paling sedikit. Sebab, ia tidak pernah mendaftar dan mengajukan diri sebagai calon pemimpin.

Ia justru diajukan oleh Partai Nasdem pimpinannya Surya Paloh kala itu.

"Saya diajukan oleh Nasdem pertama kali, partai yang dulu beroposisi ketika di Jakarta. Mereka melakukan proses, dan mereka mencalonkan (saya). Bersama PKS, Demokrat walaupun sekarang di tempat lain, kemudian PKB," ungkap Anies.

Lebih lanjut, Anies menyatakan soal masalah biaya, ia banyak dibantu oleh berbagai pihak dalam bentuk natura, bukan dalam bentuk uang tunai.

"Apa yang kami kerjakan selama ini adalah 600 relawan semua melakukan fund raising di tempatnya masing-masing. Bukan kami kumpulkan dana, mereka kumpulkan, mereka bekerja. kalau saya datang ke sebuah tempat, maka tuan rumah di sana yang akan handle seluruh biayanya," ungkap Anies.

https://nasional.kompas.com/read/2023/09/19/17590921/ditanya-soal-dana-kampanye-anies-mudah-mudahan-di-sini-ada-yang-mau-nyumbang

Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke