Salin Artikel

Jokowi Panggil Eks Mentan Amran Sulaiman ke Istana

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memanggil mantan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (15/9/2023).

Amran menyatakan, ia dipanggil Jokowi ke istana untuk berdiskusi mengenai masalah ekonomi, khususnya soal apa yang dialami oleh masyarakat di akar rumput.

"Ya saya kan sekarang jadi pengusaha, jadi diskusi mengenai masalah ekonomi, tentang ekonomi, bagaimana ekonomi Indonesia, bagaimana kondisi di daerah, tentang bahas masalah itu," kata Amran saat meninggalkan istana, Jumat sore.

Amran membantah ketika ditanya kedatangannya ke istana karena kembali ditawari untuk menjadi menteri di kabinet Jokowi.

Ia mengaku sudah sering dipanggil Jokowi untuk membicarakan beragam isu ekonomi, antara lain soal pabrik gula, nikel, dan biofuel.

"Tidak tidak (ditawari jadi menteri), memang bukan satu kali saja, kalau tidak salah selama saya tidak menjabat sudah lima kali (bertemu)," ujar Amran.

Ia juga mengelak saat ditanya soal ada atau tidaknya pembicaraan mengenai pemilihan presiden saat bertemu Jokowi.

Amran melanjutkan, pertemuannya dengan Jokowi turut membahas potensi ekonomi kawasan Indonesia timur.

Ia menyebutkan, kawasan Indonesia timur kaya akan sumber daya alam berupa nikel yang bisa diolah menjadi baterai kendaraan listrik maupun kendaraan listrik lewat proses hilirisasi.

"Ini luar biasa dan penting dimanfaatkan, ini Indonesia timur bisa menjadi episentrum ekonomi baru bahkan untuk nasional, bahkan untuk dunia, karena adanya sumber daya alam yang kalau nikel ini kita hilirisasi," kata Amran.

https://nasional.kompas.com/read/2023/09/15/15434111/jokowi-panggil-eks-mentan-amran-sulaiman-ke-istana

Terkini Lainnya

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke