ICW Desak MA Segera Putuskan soal Beda Tafsir pada Aturan Eks Terpidana Maju Caleg

"Sampai hari ini kami sebagai pemohon, ada ICW, Perludem, eks komisioner KPK Pak Abraham Samad dan Pak Saut Situmorang masih menanti bagaimana putusan Mahkamah Agung terkait dengan permohonan juducial review," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana, pada Selasa (12/9/2023).

Gugatan itu didaftarkan ke MA pada 12 Juni 2023 lalu. Mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, MA seharusnya memutus perkara itu tidak lebih dari 30 hari sejak permohonan diterima.

"Oleh sebab itu, ini merupakan pelanggaran dan butuh perhatian khusus dari Ketua Mahkamah Agung untuk meminta agar Mahkamah Agung segera memutus dan membatalkan substansi yang memberikan karpet merah kepada mantan terpidana korupsi," jelas dia.

ICW sebelumnya menemukan ada sedikitnya 24 orang koruptor yang maju sebagai bakal caleg pada Pemilu 2024 di tingkat pusat maupun daerah.

Kurnia bersikeras bahwa di dalam 2 peraturan KPU di atas, lembaga penyelenggara pemilu itu telah salah menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat eks terpidana dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun guna mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Amar putusan MK yang dimaksud adalah Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 dan 12/PUU-XXI/2023.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan, eks terpidana yang diancam minimum 5 tahun penjara (selanjutnya disebut "eks terpidana") baru dapat mencalonkan diri sebagai caleg setelah menunggu masa jeda 5 tahun, terhitung sejak bebas murni.

Namun, dalam penerjemahan yang dilakukan KPU lewat 2 peraturan tadi, KPU memberi pengecualian bahwa masa jeda 5 tahun sejak bebas murni ini tak berlaku untuk eks terpidana yang juga divonis pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengeklaim bahwa ketentuan ini bersumber dari pertimbangan putusan MK yang sama, yang salah satunya dapat dibaca pada halaman 29 putusan MK nomor 87/PUU-XX/2022.

Dalam pertimbangan itu, majelis hakim menilai, ketentuan eks terpidana dengan ancaman 5 tahun penjara maju caleg tanpa menunggu masa jeda 5 tahun bebas murni merupakan sesuatu yang inkonstitusional seandainya berlaku untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected officials) "sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap".

Masalah semakin rumit karena ICW-Perludem memiliki tafsir berbeda atas putusan ini dengan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

ICW dan Perludem menilai, meski eks terpidana juga menjalani pidana pencabutan hak politik, berapa pun lamanya, mereka tetap harus menunggu masa jeda 5 tahun sebagaimana diputus MK lewat amarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menegaskan bahwa perhitungan masa jeda 5 tahun itu dimulai sejak eks terpidana itu selesai menjalani pidana pencabutan hak politik.

Simulasi

Penafsiran yang berlainan antarpihak ini memang membingungkan. Untuk lebih mudahnya, ada baiknya menggunakan simulasi berdasarkan tafsir masing-masing pihak.

Ambil contoh seorang terdakwa berinisial A terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan terlibat kasus korupsi yang merugikan keuangan negara pada Januari 2010.

Majelis hakim menjatuhinya vonis 10 tahun penjara plus pidana tambahan pencabutan hak politik selama 3 tahun.

Itu artinya, A baru akan keluar penjara pada Januari 2020. Selain itu, ia tidak memiliki hak untuk dipilih hingga Januari 2023.

Mengacu pada tafsir KPU, maka A sudah bisa mencalonkan diri pada Pemilu 2024, karena pendaftaran bakal caleg dibuka pada Mei 2023 atau 4 bulan setelah pencabutan hak politiknya berakhir.

A tidak perlu menunggu masa jeda 5 tahun lagi, sebab sudah menjalani vonis pencabutan hak politik.

Akan tetapi, menurut ICW dan Perludem cs, perhitungan KPU keliru. A dianggap baru pulih hak politiknya per Januari 2025.

Hitungan ini diperoleh terhitung sejak A bebas dari pidana pokok pada Januari 2020 plus 5 tahun masa jeda, tak peduli apakah ia dijatuhi vonis tambahan pencabutan hak politik atau tidak.

Namun, bagi Bawaslu, lain lagi. A dianggap baru pulih hak politiknya pada Januari 2028.

Hitungan ini didapat terhitung sejak A bebas dari pidana pokok pada Januari 2020, ditambah masa pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan selama 3 tahun hingga Januari 2023.

Pada Januari 2023 itu lah, A baru bisa dianggap bebas murni dari segala bentuk pidana. Terhitung sejak 2023 itu lah, masa jeda 5 tahun sebagaimana diamanatkan MK baru berlaku.