Tarik Ulur PKS dan Risiko Hanya Jadi Pengikut jika Gabung Koalisi Anies-Cak Imin

Dukungan PKS terhadap Anies yang sebelumnya begitu bulat kini justru menunjukkan kegamangannya setelah secara mengejutkan Cak Imin dipinang menjadi pendamping eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Perubahan sikap PKS begitu mencolok ketika tak menghadiri deklarasi Anies dan Cak Imin di Surabaya, Jawa Timur, pekan lalu. Tak berhenti sampai di situ, PKS juga absen ketika Partai Nasdem dan PKB menggelar rapat perdana usai deklarasi.

Atas sikap tersebut, PKS dinilai tengah menarik ulur dukungannya terhadap Anies setelah Nasdem secara sepihak menunjuk Cak Imin sebagai bakal cawapres.

Absen

PKS seolah tengah menjaga jarak setelah Anies dipasangkan dengan Cak Imin. Hal ini terlihat ketika PKS tak menghadiri deklarasi pencapresan Anies dan Cak Imin di Surabaya, Sabtu (2/9/2023).

Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf berkilah ketidakhadiran PKS dalam acara deklarasi Anies dan Cak Imin sama sekali tidak mengurangi dukungan.

Muzzammil menegaskan, PKS tetap mengusung Anies sebagai bakal capres dan menghormati sikap Nasdem dan PKB yang menduetkan Anies dengan Cak Imin.

"Pernyataan kami hari ini kan menegaskan itu, kami bersama koalisi karena koalisi itu ditegaskan oleh capres Anies juga," kata Muzammil.

Perubahan sikap PKS tak berhenti sampai di situ. Ketika Nasdem dan PKB menggelar rapat perdana setelah acara deklarasi, PKS absen. PKS tetap tak menghadiri dalam rapat yang digelar di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta, Rabu (6/9/2023).

Sehari berikutnya, logo PKS juga tak muncul dalam baliho acara istigasah dan doa bersama untuk Anies dan Cak Imin di Pulo Gadung, Jakarta Timur, Kamis (7/9/2023). Hanya logo Nasdem dan PKB yang terpasang dalam baliho acara tersebut.

Tak ada ketegangan

Juru bicara Anies, Sudirman Said menegaskan tidak ada ketegangan antara PKS dan PKB setelah Cak Imin menjadi bakal cawapres Anies.

Menurutnya, kedua partai juga tidak ada perbedaan pandangan untuk membangun koalisi bersama Nasdem.

"Insyaallah tidak ada ketegangan, tidak ada perbedaan pandangan. Hanya soal waktu ya," kata Sudirman di Sekretariat Perubahan, kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat (8/9/2023).

Sudirman berpandangan, kedua partai perlu mengatur waktu untuk bertemu.

"Pasti PKB juga sedang menata jadwal. Kemudian juga di PKS," nilai Sudirman.

Sudirman juga meyakini PKS pada akhirnya tetap bersama barisan pengusung Anies. Dia mengatakan, kehadiran PKS bagi koalisi pengusung Anies begitu penting.

"Dari segi kewilayahan. Kalau bicara Jawa, PKS sangat kuat di Jawa Barat, Banten, dan Jakarta. Kemudian selama ini kita lemah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, ternyata Allah memberi jalan hadirnya PKB. Yaitu PKB yang kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi semuanya saling melengkapi," ungkap Sudirman.

Jadi pengikut

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai PKS tengah dihadapi dilema setelah PKB menjadi kekuatan utama baru bagi Anies.

Apalagi, duet Nasdem dan PKB juga telah memenuhi syarat presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden.

Presidential threshold mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik memiliki sedikitnya 20 persen jumlah kursi DPR atau 25 persen suara sah pada pemilu legislatif sebelumnya.

Saat ini, total ada 575 kursi di DPR RI. Maka, 20 persen dari angka tersebut yakni 115 kursi.

Dalam Pemilu 2019, perolehan kursi DPR RI Nasdem 59 kursi dan PKB 58 kursi. Jika diakumulasikan, kedua partai menghasilkan 117 kursi, melampaui presidential threshold sebesar 115 kursi DPR RI.

Dengan perolehan suara ini, Nasdem dan PKB mampu mengantarkan Anies dan Cak Imin.

Dengan kondisi, menurut Ujang, PKS justru hanya akan menjadi pengikut apabila tetap bertahan dalam barisan pengusung Anies.

"Ibaratnya kalau ada pengusung utama, pengusungnya adalah Nasdem dan PKB. Sedangkan PKS dianggap pengusung second lane, kasarnya pendukung," imbuh dia.