Anies-Muhaimin buat Peta Koalisi Berubah, Gerindra Lepas PKB, Demokrat Dirayu PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya untuk memasangkan bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, agaknya telah memengaruhi peta koalisi partai politik (parpol) jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Setidaknya, langkah Partai Nasdem dan PKB untuk mengawinkan keduanya membuat Partai Demokrat yang merasa dikhianati lalu angkat kaki dari KPP.

Keputusan itu diambil setelah Majelis Tinggi Partai Demokrat mengadakan rapat di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).

"Partai Demokrat resmi mencabut dukungan ke Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024," ujar Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat Andi Mallarangeng dalam jumpa pers.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun mengatakan bahwa Demokrat kemungkinan bakal memiliki mitra koalisi baru.

“Sangat mungkin kita punya rumah baru, tempat baru, tetapi melanjutkan yang sudah baik tetap," ucap dia.

Gerindra lepaskan PKB

Di sisi lain, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan kerja sama antara Gerindra dan PKB telah berakhir.

Pasalnya, PKB sudah menyetujui pinangan Nasdem untuk memasangkan Anies dan Muhaimin.

Sebelumnya, Gerindra dan PKB sudah membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) pada pertengahan 2022.

"Dengan dinamika yang terjadi serta terhadap keputusan yang telah diambil PKB, yaitu menerima kerja sama politik dengan Partai Nasdem, sehingga otomatis menyebabkan kerja sama politik Gerindra dan PKB berakhir atau koalisi KKIR (Kebangkitan Indonesia Raya) menjadi bubar dengan sendirinya," sebut Dasco dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat sore.

Ia mengatakan tak pernah mendapatkan informasi dari PKB soal pertemuan Muhaimin dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

“Ya kita kebetulan memang tidak diberitahu, demikian,” kata dia.

Padahal, Dasco mengklaim bahwa perubahan nama koalisi pengusung Prabowo Subianto menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM) tidak mengubah kesepakatan yang telah dibuat PKB dan Gerindra di KKIR.

Prabowo, lanjut Dasco, hanya mengganti nama koalisi karena ada tiga parpol baru yang bergabung yaitu, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Saat nama baru diumumkan, Muhaimin juga tak menyampaikan keberatannya.

“Bahkan dalam pidatonya Pak Prabowo menyampaikan soal cawapres (calon wakil presiden) akan dibicarakan bersama dengan cara musyawarah mufakat, serta secara khusus akan dibicarakan bersama Pak Muhaimin,” tutur dia.

PDI-P rayu Demokrat

Sementara itu, PDI-P nampak melakukan pendekatan ke Demokrat setelah Anies meninggalkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menyatakan ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri membuka pintu jika Demokrat mau bergabung menjadi pendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

“Saya kira (Ketua Umum PDI-P) Ibu Megawati Soekarnoputeri sangat membuka diri jika kawan-kawan Partai Demokrat bergabung dengan PDI Perjuangan," sebut dia.

Ia mengungkapkan, hubungan PDI-P dan Demokrat sudah semakin baik beberapa waktu belakangan.

Pasalnya, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dan AHY sudah sering bertemu.

Ia menganggap Demokrat merupakan parpol besar yang punya peran signifikan memenangkan kontestasi elektoral ke depan.

Apalagi, Demokrat terbukti pernah memenangkan Pilpres 2004 dan 2009.

"Saya yakin Demokrat akan tetap menjadi penentu penting dalam konstelasi politik kita ke depan," pungkas dia.