Koalisi Nasdem-PKB Penuhi "Presidential Threshold", Anies-Cak Imin Bisa Duet di Pilpres

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, dikabarkan bakal berduet dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Kabarnya, penunjukan Muhaimin sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies diputuskan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Seandainya Nasdem dan PKB berkoalisi pada pemilu mendatang, kedua partai memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Artinya, cukup dengan dukungan Nasdem dan PKB, Anies dan Muhaimin bisa maju sebagai capres dan cawapres.

Penghitungannya sebagai berikut:

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa capres dan cawapres diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi presidential threshold atau ambang batas parlemen.

Presidential threshold mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik memiliki sedikitnya 20 persen jumlah kursi DPR atau 25 persen suara sah pada pemilu legislatif sebelumnya.

Saat ini, total ada 575 kursi di DPR RI. Maka, 20 persen dari angka tersebut yakni 115 kursi.

Pada Pemilu Legislatif 2019, perolehan suara Partai Nasdem dan PKB yaitu:

Nasdem

• Jumlah suara: 12.661.792 (9,05 persen)
• Dikonversi: 59 kursi DPR RI

PKB

• Jumlah suara: 13.570.970 (9,69 persen)
• Dikonversi: 58 kursi DPR RI

Jika dijumlah, perolehan suara Nasdem (9,05 persen) dan PKB (9,69 persen) “hanya” menghasilkan 18,74 persen. Angka tersebut masih di bawah syarat presidential threshold 25 persen suara sah pemilu legislatif.

Namun, jika perolehan kursi DPR RI Nasdem (59 kursi) dan PKB (58 kursi) diakumulasi, kedua partai menghasilkan 117 kursi, melampaui presidential threshold sebesar 115 kursi DPR RI.

Dengan perolehan suara ini, Nasdem dan PKB mampu mengantarkan Anies dan Cak Imin, demikian sapaan arkab Muhaimin, ke panggung Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Geger duet Anies-Imin

Kabar duet Anies-Muhaimin pertama kali diungkap oleh Partai Demokrat. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, nama Cak Imin ditunjuk langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Katanya, keputusan itu diambil secara sepihak oleh Surya Paloh setelah ia bertemu dengan Muhaimin di markas Nasdem di Menteng, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

“Secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS,” ujar Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

Usai pertemuan itu, lanjut Riefky, Surya langsung memanggil Anies untuk menyampaikan keputusan tersebut. Ternyata, Anies setuju dirinya berpasangan dengan Muhaimin pada pemilu presiden (pilpres) mendatang.

“Bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh,” ucap Riefky.

Demokrat pun mengaku dipaksa menerima keputusan itu. Partai bintang mercy tersebut menilai, penunjukan Muhaimin sebagai cawapres merupakan bentuk pengkhianatan Nasdem dan Anies atas piagam pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Dalam piagam itu disebutkan, Nasdem, Demokrat, dan PKS sepakat untuk berkoalisi dan memberikan mandat pada Anies untuk menentukan bakal cawapres sendiri.

Riefky bahkan mengeklaim, pada 14 Juni 2023 lalu, Anies sebenarnya sudah menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai pendampingnya pada Pilpres 2024. Namun, tiba-tiba saja situasi berubah drastis.

“Pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” ucap Riefky.

Surya Paloh pun telah angkat bicara terkait ini. Dia bilang, duet Anies-Muhaimin belum resmi, meski ia tak menampik kemungkinan tersebut.

“Kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi. Tapi saya pikir itu belum terformalkan sedemikian rupa sampai menit ini. Kita tunggu perkembangan 1-2 hari ini,” katanya di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Surya juga tak membantah adanya kabar yang menyebutkan bahwa deklarasi Anies-Muhaimin kemungkinan dilakukan di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/8/2023). Namun, menurut dia, hal itu baru sebatas ide.

“Ada saya dengar seperti itu, tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali, baru mungkin sebuah ide, gagasan dari kawan-kawan,” tuturnya.