Salin Artikel

Putri Puan Jadi Bacaleg PDI-P Dapil Jateng IV Nomor 1, Bambang Pacul Urutan 3

JAKARTA, KOMPAS.com - Putri Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Puan Maharani, Diah Pikatan Orissa Putri Haprani atau Pinka Haprani, mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (caleg) PDI-P pada Pemilu 2024.

Pinka maju sebagai caleg PDI-P di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah (Jateng) IV yang meliputi Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Wonogiri.

Dikutip dari Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPR RI untuk Pemilu 2024 yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor 1039 Tahun 2023, nama Pinka Haprani terdaftar sebagai bakal caleg PDI-P nomor urut 1.

Pada daerah pemilihan yang sama, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul juga kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislator.

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDI-P sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Jateng itu ditempatkan sebagai caleg nomor urut 4.

Sementara, caleg PDI-P Dapil Jateng IV nomor urut 2 diisi oleh petahana yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti.

Nomor urut 3 dapil yang sama juga diisi oleh petahana, Dolfie Othniel Frederic Palit, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI.

Pinka Haprani, Bambang Pacul, dan caleg PDI-P lainnya bakal bersaing dengan sejumlah petahana dari partai politik pesaing, seperti anggota Komisi VI DPR RI yang juga Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah.

Lalu, dari Partai Golkar ada nama anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti.

Kemudian, dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ada sosok Hamid Noor Yasin yang kini duduk sebagai anggota Komisi V DPR RI.

Sebanyak 9.925 bakal caleg tersebut merupakan hasil dari 10.323 nama bacaleg yang didaftarkan pada Mei 2023 lalu.

Setelah DCS diumumkan, masyarakat bisa memberikan tanggapan dan masukan hingga 28 Agustus 2023. Tanggapan dan masukan yang dimaksud seperti rekam jejak bakal caleg, latar belakang pendidikan, dan lainnya.

Atas tanggapan tersebut, KPU akan melakukan klarifikasi, sebelum menetapkan nama-nama bakal caleg dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada November mendatang.

Adapun hari pemungutan suara pemilu legislatif digelar secara serentak pada 14 Februari 2024 berbarengan dengan pemilu presiden.

https://nasional.kompas.com/read/2023/08/23/13074711/putri-puan-jadi-bacaleg-pdi-p-dapil-jateng-iv-nomor-1-bambang-pacul-urutan-3

Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke