Soal Koalisi Besar Prabowo, Nasdem: Kadang yang Obesitas Banyak Penyakitnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tak khawatir dengan bergabungnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Ia menganggap koalisi yang gemuk justru memiliki dinamika yang lebih kompleks.

“Bagi kita bahwasannya koalisi besar itu tidak menjadi jaminan. Kadang-kadang yang obesitas banyak penyakitnya,” ujar Willy di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Ia lantas membandingkan dengan koalisi partai politik (parpol) pengusung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004 dan koalisi pendukung Presiden Joko Widodo pada 2014.

Saat itu, kata Willy, keduanya tidak didukung oleh banyak parpol, tapi bisa memenangkan kontestasi elektoral.

“Toh Pak Jokowi berangkat 2014 dengan koalisi yang minimalis, Pak SBY juga berangkat dengan koalisi yang minimalis,” tutur dia.

Terakhir, ia mengungkapkan, KPP bakal menggelar rapat konsolidadi di Pacitan, Jawa Timur, pada 18 Agustus 2023. Namun, ia mengatakan, Anies belum akan mendeklarasikan bakal calon wakil presiden (bacawapres) pada momen tersebut.

“Tapi kita akan rapat tanggal 18. Baru rapat. Karena apa? Ada acara juga di Pacitan. mungkin setelah Pacitan kita akan konsolidasi lebih besar,” imbuh dia.

Sebagaimana diketahui, baru-baru ini, rencana pencapresan Prabowo mendapat tambahan dukungan dari dua partai politik, Golkar dan PAN. 

Dengan demikian, Prabowo didukung oleh empat partai yang berada di parlemen, yaitu Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar, dan PAN.

Di luar itu, Prabowo juga mendapat dukungan dari partai politik non Parlemen yakni Partai Bulan Bintang (PBB) pimpinan Yusril Ihza Mahendra.

Sementara itu, rencana pencapresan Anies didukung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Partai Ummat besutan Amien Rais juga mendukung mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Sedangkan Ganjar didukung oleh dua partai politik Parlemen yakni PDI Perjuangan dan PPP, serta dua parpol non Parlemen yaitu Partai Hanura dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).