Cak Imin Sebut Jadi Anggota DPR dari Jakarta Butuh Rp 40 Miliar, Habiburokhman: Mungkin Benar, tetapi Belum Tentu Semua

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin soal politik uang.

Cak Imin menyebutkan, menjadi anggota DPR dari Jakarta membutuhkan biaya Rp 40 miliar.

Habiburokhman, anggota DPR Fraksi Gerindra 2019-2024 dari daerah pemilihan Jakarta, menilai pernyataan Cak Imin bisa jadi benar.

“Pernyataan tersebut mungkin saja benar, akan tetapi belum tentu terjadi pada semua anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta,” kata Habiburokhman saat dihubungi, Sabtu (12/8/2023).

Habiburokhman mengaku terpilih menjadi anggota DPR pada 2019 dengan dana yang minim.

Untuk membuat alat sosialisasi seperti kaus, bendera, baliho, dan lain-lain, Habiburokhman mengeluarkan uang sekitar Rp 200 juta sampai Rp 300 juta.

“Yang agak mahal adalah dana untuk membayar uang lelah saksi di tempat pemungutan suara. Saat itu saya punya saksi sekitar 8.000 orang, satu orang kami kasih uang transportasi Rp 200.000,” ucap Habiburokhman.

“Kami perlu dana Rp 1,6 miliar dan itu ditanggung bersama oleh belasan calon anggota dewan baik DPR maupun DPRD (dari Gerindra),” imbuh dia.

Habiburokhman menyiasati biaya yang mahal tersebut dengan cara bergotong royong.

“Kami juga menghindari politik uang karena justru berisiko terkena masalah hukum,” kata dia.

Sebelumnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, politik uang masih terjadi sampai saat ini.

Bahkan, ia menyebut biaya untuk menjadi anggota dewan masih cukup besar.

“Politik uang, yang kaya yang berkuasa, yang menang yang punya duit, itu terbukti di lapangan dengan baik,” ujar Muhaimin saat dalam acara Pidato Kebudayaan di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta, Jumat (11/8/2023).

Bagi Muhaimin, situasi itu membuat DPR RI sangat sulit diisi oleh lebih banyak anggota dewan yang berlatar belakang aktivis.

Ia lantas menyinggung biaya politik yang sangat besar untuk calon anggota legislatif (caleg) yang maju dari DKI Jakarta.

“Di Jakarta ini, teman-teman saya yang jadi tiga sampai empat kali (anggota DPR RI), itu kira-kira buat orang NU (Nahdlatul Ulama) akan sangat tidak mungkin jadi DPR dari DKI Jakarta,” tutur Muhaimin.

“Cost-nya sekitar Rp 40 miliar. Ada yang (mengeluarkan biaya) Rp 20 miliar, enggak jadi. Ada yang Rp 25 miliar enggak jadi,” kata dia.

Muhaimin lantas meminta masyarakat untuk kembali pada nilai yang terkandung pada UUD 1945, yaitu musyawarah, termasuk dalam proses pemilu.

“Saya sampaikan untuk seluruh masyarakat Indonesia bahwa pada dasarnya memilih pemimpin adalah bagian dari cara bermusyawarah yang tidak ada hubungannya dengan apa yang disebut uang atau imbalan. Pilihlah berdasarkan keyakinan dan kesepengetahuan,” kata Muhaimin.