Pemerintah Didesak Reformasi Kultur TNI Imbas Aksi Geruduk Mapolrestabes Medan

Desakan itu disampaikan setelah anggota TNI menggeruduk Mapolrestabes Medan yang diduga mengintervensi proses hukum kasus dugaan pemalsuan surat keterangan lahan di Sumatera Utara.

"Kita belum mendengar statement (dari pemerintah) setelah banyak rentetan peristiwa (penggerudukan) yang ada di Medan untuk membuat reformasi kultural di TNI itu sendiri," kata Dimas dalam keterangan video yang dikutip Kompas.com, Selasa (8/8/2023).

Dimas mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tidak merespons dengan cara yang konstruktif.

Demikian juga, Wakil Rakyat di Komisi I DPR-RI dinilai melempem melihat praktik arogansi yang dilakukan TNI.

"Sehingga menjadi tanda tanya besar bagaimana respons lembaga yang seharusnya mengawasi TNI untuk kemudian dapat memberikan teguran keras kepada Institusi TNI untuk kemudian melakukan perbaikan secara institusi dan kultural di tubuh TNI saat ini dan di masa depan," ujarnya.

Dimas mengatakan, komitmen pemerintah mengatasi persoalan di tubuh TNI sangat penting agar peristiwa tersebut tidak terjadi lagi.

"Penting dalam konteks ini, komitmen yang dilakukan pemangku kebijakan dalam memperhatikan situasi yang ada di tubuh TNI saat ini, sehingga di masa depan tidak ada lagi keberulangan yang seharusnya dimitgasi dan dicegah," katanya.

Sebelumnya diberitakan, puluhan prajurit TNI berseragam loreng hijau hitam dari Kodam I Bukit Barisan, menggeruduk Sat Reskrim Polrestabes Medan pada 5 Agustus 2023, sekitar pukul 14.00 WIB.

Saat masuk, mereka langsung menemui dan mengelilingi Kasat Reskrim Polrestabes Kompol Teuku Fathir Mustafa di ruang penyidik lantai dua gedung Sat Reskrim.

"Kami perintah komandan. Kalau belum selesai, enggak pulang. Kalau perlu diratakan saja ini," kata salah satu pria diduga anggota TNI berpakaian preman.

Namun, pukul 19.00 WIB, ternyata para anggota TNI tersebut belum membubarkan diri. Mereka masih berada di depan Mapolrestabes Medan.

Kemudian, di jam yang sama, ARH, seorang tersangka kasus dugaan pemalsuan surat keterangan lahan di sebuah perseroan terbatas (PT) di Sumatera Utara, bebas dan meninggalkan Mapolrestabes Medan.

ARH diketahui merupakan keluarga dari Mayor Hasibuan yang merupakan Penasihan Hukum Kodam I Bukit Barisan.