Salin Artikel

Kementerian Investasi/BKPM Optimistis Indonesia Tetap Jadi Negara Favorit Tujuan Investasi

KOMPAS.com – Direktur Wilayah V Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Ady Soegiharto mengatakan, pihaknya optimistis Indonesia masih menjadi negara favorit tujuan investasi.

“Insya Allah kami optimistis karena kontribusi penanaman modal asing (PMA) 53,3 persen dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) 46,7 persen. (Ini) berarti ada harapan Indonesia menjadi negara tujuan untuk berinvestasi,” ujar Ady dalam acara web seminar atau webinar bertajuk "Peran Aktif Pemerintah dalam Menyelesaikan Permasalahan Investasi" melalui live streaming di YouTube Kementerian Investasi/BKPM, Rabu (26/10/2022).

Adapun webinar tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Investasi/BKPM dengan menggandeng Kejaksaan Republik Indonesia (RI), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Komunikasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin), dan Kompas.com.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyampaikan, realisasi investasi triwulan II-2023 mencapai Rp 349,8 triliun atau naik 15,7 persen dibandingkan periode yang sama pada 2022.

Sepanjang triwulan II-2023, realisasi PMA mencapai Rp 186,3 triliun atau naik sebesar 14,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, nilai PMDN triwulan II-2023 adalah sebesar Rp 163,5 triliun atau naik 17,6 persen dibandingkan tahun lalu.

Untuk menggeliatkan perekonomian Indonesia, Ady mengungkapkan, pihaknya sangat terbuka menyambut PMA maupun PMDN yang akan berinvestasi di Tanah Air.

“Kami akan welcome dan memperlakukan PMA maupun PMDN tanpa ada pembeda karena investasi ini memiliki multiplier yang sangat luar biasa,” imbuhnya.

Menurut Ady, tanpa investasi, pertumbuhan ekonomi secara nasional akan terganggu. Oleh karena itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meminta jajarannya untuk fokus meningkatkan investasi PMA dan PMDN di Jawa maupun luar Jawa.

"Menteri Investasi/BKPM juga meminta (kami) tetap fokus menggeliatkan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk meningkatkan ekonomi. Kami memberikan peluang kepada UKM karena memberikan kontribusi terbesar dalam peningkatan ekonomi nasional," tuturnya.

Ady mengatakan, Kementerian Investasi/BKPM selalu siap mengupayakan para investor, baik PMA dan PMDN, untuk bisa merealisasikan investasi di Indonesia.

Sebagai salah satu kementerian yang bebas untuk menarik investasi, kata dia, pihaknya akan memberikan layanan bersifat asistensi dan supervisi kepada pelaku usaha.

“Investasi itu ada by process, dari awal minat mendirikan usaha dengan berbadan hukum, legalitas di dalam online single submission (OSS), setelah itu persiapan konstruksi sampai produksi. Kami akan selalu memantau hal yang menjadi concern pemerintah saat ada investasi-investasi yang akan tumbuh,” ujar Ady.

Pentingnya kolaborasi, koordinasi, serta sinkronisasi

Pada kesempatan tersebut, Ady mengatakan bahwa kolaborasi dan sinkronisasi dengan stakeholder penting dilakukan, baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah.

Adapun kolaborasi, koordinasi, serta sinkronisasi tersebut bertujuan untuk menciptakan ekosistem investasi yang komprehensif dan inklusif.

Lebih lanjut, Ady mengatakan, Kementerian Investasi/BKPM adalah suatu organisasi yang memiliki beberapa unit sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

“Dalam hal ini, kebetulan kami Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal selalu berupaya secara masif untuk memaksimalkan capaian realisasi investasi menuju Indonesia Emas 2045,” jelasnya menjawab pertanyaan salah satu peserta webinar.

Untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju, Ady mengungkapkan, pihaknya juga terus berupaya memperluas hilirisasi. Hal ini bisa dilihat di laman bkpm.go.id yang menjabarkan turunan dari hilirisasi yang sudah disampaikan Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia dan dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi).

Adapun laporan tersebut berisikan acuan kepada masyarakat, khususnya bagi yang akan mengembangkan produk-produk atau turunan dari hilirisasi tersebut.

Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia sendiri menyampaikan bahwa proses industrialisasi lewat hilirisasi saat ini terus dikembangkan secara masif.

Sepanjang Januari-Juni 2023, Kementerian Investasi/BKPM mencatat, secara sektoral, realisasi PMA dan PMDN untuk industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya berada di peringkat pertama yaitu senilai Rp 89,0 triliun.

Realisasi investasi di industri logam meningkat hampir tiga kali lipat dalam tiga tahun, dari Rp 61,6 triliun di tahun 2019 menjadi Rp 171,2 triliun di tahun 2022.

 

https://nasional.kompas.com/read/2023/07/31/14530291/kementerian-investasi-bkpm-optimistis-indonesia-tetap-jadi-negara-favorit

Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke