Salin Artikel

Isu Munaslub Golkar, KPU Jamin Perubahan Pengurus Parpol Tak Pengaruhi Nasib Bacaleg

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjamin pergantian kepengurusan partai politik tidak akan memengaruhi legalitas bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang saat ini sedang diverifikasi KPU.

Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, menanggapi pertanyaan soal bergulirnya desas-desus musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar yang berpeluang menggusur Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.

"Dokumen (bacaleg) yang diajukan tetap sah. Nama-nama bakal calon di dalam pendaftaran ke KPU tetap sah," kata Hasyim kepada wartawan, Rabu (26/7/2023).

Sementara itu, legalitas partai politik tersebut juga tetap sah, walaupun kepengurusan mereka berganti dibandingkan kepengurusan saat mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilu 2024 pada tahun lalu.

Partai politik yang berganti kepengurusan hanya diminta untuk memperbarui dokumen Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait kepengurusan baru mereka di dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

"Tidak menjadikan otomatis dokumen-dokumen para bakal calon yang sudah diserahkan ke KPU menjadi batal atau tidak sah," tegas Hasyim.

Sebagai informasi, isu perpecahan di internal Golkar mulai menyeruak ke publik pada awal Juli ini.

Sejumlah politisi senior Golkar yang menamakan diri eksponen pendiri Golkar mendorong agar munaslub segera digelar.

Pasalnya, mereka merasa Airlangga tak segera memberikan kejelasan soal sikap partai beringin jelang Pilpres 2024.

Dedengkot Golkar sekaligus Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku terbuka apabila dicalonkan sebagai ketua umum baru.

Selain Luhut, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga mengaku ingin mencalonkan diri.

“Setiap kader yang merasa bertanggung jawab untuk pengabdian kepada partai, saya pikir semuanya terpanggil," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/7/2023).

Sementara itu, Airlangga menegaskan bahwa munaslub yang berpeluang menggusur posisinya itu tak akan diselenggarakan.

"Golkar tidak ada munaslub," ucapnya singkat, hari ini.

https://nasional.kompas.com/read/2023/07/26/15141521/isu-munaslub-golkar-kpu-jamin-perubahan-pengurus-parpol-tak-pengaruhi-nasib

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke