Salin Artikel

Profil Mayjen Kunto Arief, Putra Wapres Try Sutrisno yang Dimutasi Jadi Wadankodiklatad

Mutasi tersebut berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/779/VII/2023 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Total, terdapat 96 perwira menengah dan perwira tinggi TNI yang dimutasi dan dipromosikan dalam surat keputusan tertanggal 17 Juli itu.

Ia mempunyai darah keturunan militer. Ayahnya adalah Try Sutrisno yang tak lain merupakan mantan Panglima ABRI, sebelum berganti nama menjadi TNI, dan Wakil Presiden (Wapres) keenam.

Dalam karier militernya, Kunto beberapa kali mengemban posisi sebagai seorang komandan. Di antaranya, Komandan Peleton (Danton) Yonif Linud 502/Ujwala Yudha dan Danton Yonif Linud 412/Bharata Eka Sakti.

Selanjutnya, Kasi-2/Ops Korem 083/Baladhika Jaya (2007-2008), Komandan Batalion Infanteri (Danyonif) 500/Raider (2008-2009), dan Dansatdik Sussarcab Pusdikif Pussenif (2009-2010).

Lalu, Kasbrigif 13/Galuh (2010-2012), Danbrigif 6/Trisakti Baladaya (2012-2013), Kadep Teknik Akmil (2013-2014), dan Asops Kasdam IX/Udayana (2014-2015).

Setelah itu, karier Kunto kian menanjak. Ia kemudian menjadi Danrem 044/Garuda Dempo (2016-2018), Danpuslatpur Kodiklatad (2018-2019), Danrem 032/Wirabaja (2019-2020), Kasdam III Siliwangi (2020).

Berikutnya, Pangivid 3/Kostrad (2021) dan Pangdam III/Siliwangi (2020-2021).

Gemar menulis

Di luar aktivitasnya sebagai seorang perwira tinggi militer, Kunto ternyata gemar menulis.

Kunto bahkan beberapa kali mengisi kolom di Kompas.com yang berjudul Penguatan Binter TNI Hadapi Ancaman Negara hingga Etika Menuju 2024.

Dalam artikel berjudul Sampah Kota sebagai Industri Tanpa TPA, ia menekankan pentingnya jejaring TNI di semua wilayah untuk dimanfaatkan sebagai pembina teritorial terkait pengelolaan sampah.

https://nasional.kompas.com/read/2023/07/20/10500601/profil-mayjen-kunto-arief-putra-wapres-try-sutrisno-yang-dimutasi-jadi

Terkini Lainnya

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke