Salin Artikel

Erick Thohir Punya 4 Syarat jika Dipilih Jadi Bacawapres, Apa Saja?

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku belum mendapat pesan dari Presiden Joko Widodo untuk maju sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres).

Namun, ia menyebutkan, punya empat syarat jika memang diminta maju sebagai bacawapres. 

Pertama, ia ingin melihat terlebih dulu rancang bangun koalisi partai politik (parpol) yang akan mengusungnya.

“Apakah proses dari pada koalisi terjadi,” ucap Erick di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Menteng, Jakarta, Rabu (19/7/2023).

Kedua, ia ingin memastikan sejauh apa kedekatan atau chemistry antara dirinya dan bakal calon presiden (bacapres) yang akan diusung koalisi nantinya.

Syarat ketiga yang tak kalah penting, menurut dia, dalam menentukan sikap untuk bergabung ke dalam koalisi serta bacapres yang akan didampingi, harus sesuai dengan keinginan Jokowi.

“Ketiga, saya sudah bilang, saya tegak lurus sama Bapak Presiden,” tuturnya.

Terakhir, ia ingin melakukan negosiasi politik sebelum maju pada Pemilihan Presiden (PIlpres) 2024. Negosiasi politik itu harus berisi visi pembangunan untuk Indonesia ke depan.

“Sehingga kita bisa memastikan bukan hanya duduk di kekuasaannya, tapi hasilnya apa? Apa (program) ke depan?” sebutnya.

"Itu harus menjadi komitmen sama-sama. Tidak bisa kita membangun bangsa sendiri,” imbuh dia.

Diketahui, Erick sebelumnya bertemu Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (16/7/2023). Foto pertemuan itu diunggah Prabowo melalui akun Instagram pribadinya, Rabu (19/7/2023).

Nama Erick sendiri dijagokan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres).

Namun, parpol yang dipimpin Zulkifli Hasan itu belum menentukan sikap apakah akan mendukung Prabowo atau bacapres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

https://nasional.kompas.com/read/2023/07/20/06391471/erick-thohir-punya-4-syarat-jika-dipilih-jadi-bacawapres-apa-saja

Terkini Lainnya

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke