"Reshuffle" Kabinet Kedelapan dan Upaya Mempertahankan Status Quo Jelang Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali melakukan perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju pada Senin (17/7/2023).

Perombakan kabinet kali ini dilakukan untuk mengisi pos menteri dan keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang masih kosong. 

Selain itu, perombakan kemarin juga dilakukan untuk melakukan rotasi posisi wakil menteri (wamen).

Dalam reshuffle kali ini, Kepala Negara menunjuk Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) untuk menggantikan Johnny G Plate yang telah menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan menara base transceiver station (BTS) 4G Bakti Kemenkominfo.

Selain itu, Presiden juga menunjuk lima Wamen baru.

Pertama, Pahala Mansury yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, ditunjuk menjadi Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu).

Pahal menggantikan posisi yang ditinggalkan Mahendra Siregar karena telah menjadi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Lalu, Nezar Patria ditunjuk sebagai Wakil Menkominfo. Kemudian ada Paiman Rahardjo ditunjuk sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggantikan posisi Budi Arie yang menjadi Menkominfo.

Selanjutnya, ada Rosan Roeslani sebagai Wakil Menteri BUMN, menggantikan Pahala Mansury. Terakhir, ada Syaiful Rahmat Dasuki yang ditunjuk sebagai Wakil Menteri Agama menggantikan Zainut Tauhid Sa'adi.

Semua menteri dan wamen yang baru pun langsung dilantik Jokowi di Istana Negara pada Senin.

Selain itu, Presiden Jokowi juga melantik Djan Faridz dan Gandi Sulistiyanto Soeherman sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Keduanya mengisi posisi dua anggota Wantimpres yang kosong setelah ditinggal oleh Mardiono dan almarhum Arifin Panigoro.

Peluang rombak kabinet lagi

Adapun reshuffle kali ini merupakan perombakan kabinet keempat kalinya yang dilakukan Presiden Jokowi pada periode kedua masa pemerintahannya sejak 2019.

Perombakan pertama yang dilakukannya di periode kedua terjadi pada 23 Desember 2020.

Saat itu, ada enam menteri Jokowi yang dirombak, yaitu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang menggantikan Juliari Batubara sebagai Menteri Sosial karena tersandung perkara rasuah.

Lalu, ada mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang ditunjuk menggantikan Wishnutama Kusubandio sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ada pula Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin yang ditunjuk menggantikan Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan.

Selanjutnya ada Yaqut Cholil Qoumas yang ditunjuk menggantikan Letjen (Purn) Fachrul Razi sebagai Menteri Agama, Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono yang ditunjuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo yang tersangkut kasus korupsi.

Serta Duta Besar RI untuk Amerika Serikat M Lutfi yang ditunjuk menggantikan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.

Perombakan kedua dilakukan Jokowi pada 28 April 2021. Saat itu Kepala Negara melantik dua menteri baru untuk kabinetnya.

Mereka adalah Nadiem Makarim yang dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengganikan Bambang Brodjonegoro yang mengundurkan diri serta Bahlil Lahadalia yang dilantik menjadi Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM.

Selain itu, saat itu Presiden Jokowi juga melantik Laksana Tri Handoko sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Lalu, perombakan ketiga dilakukan 15 Juni 2022. Pada saat itu Presiden mengganti dua menteri dan menunjuk tiga wamen baru untuk mengisi Kabinet Indonesia Maju.

Kedua menteri yang dilantik yakni Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan M Lutfi, serta mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang dilantik sebagai Menteri ATR/Kepala BPN menggantikan Sofyan Djalil.

Sementara tiga wamen yang dilantik yaitu Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR, dan Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo yang dilantik menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri.

Presiden Jokowi pun menyatakan, dirinya masih membuka peluang untuk kembali merombak kabinet.

Hal itu disampaikannya menjawab pertanyaan wartawan soal kemungkinan melakukan reshuffle kembali setelah ini.

Menurut Jokowi, reshuffle merupakan hak prerogatif dirinya sebagai Presiden.

"Ya bisa saja (reshuffle lagi). Prerogatif presiden," ujarnya di Istana Negara usai pelantikan para menteri dan wamen.

Adapun secara keseluruhan, dalam dua periode masa pemerintahannya, Presiden Jokowi sudah delapan kali melakukan perombakan kabinet.

Selain empat kali di periode kedua, reshuffle juga sudah dilakukan sebanyak empat kali di periode pertama pemerintahannya.

Jatah Nasdem hingga permintaan PPP

Dalam keterangan persnya pada Senin, Presiden Juga memberikan respons saat ditanya mengenai mengapa tidak memberikan jabatan Menkominfo kepada Partai Nasdem sebagaimana sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Menkominfo dijabat oleh Johnny G Plate yang merupakan politisi dari Nasdem.

Mengenai hal itu, Kepala Negara tak memberikan jawaban secara tegas. Presiden hanya menyinggung soal kerja cepat.

"Agar segera bekerja cepat," kata Jokowi sambil tersenyum tipis.

Saat ditanya kembali apakah ada komunikasi dengan Nasdem soal pengurangan jatah menteri, Jokowi kembali menjawab dengan menyinggung soal kecepatan kerja.

"Agar ini selesai dengan kecepatan," ujar Jokowi kembali sambil tersenyum.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan Menkominfo yang baru dilantik, Budi Arie Setiadi pun ikut tersenyum mendengar pertanyaan wartawan serta jawaban Presiden.

Saat itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa Kabinet Indonesia Maju punya waktu sangat pendek untuk menuntaskan kerja, yakni tersisa 1,5 tahun saja.

Oleh karenanya, dia juga meminta agar Menkominfo yang baru langsung bisa bekerja secara cepat. Utamanya untuk menyelesaikan proyek BTS 4G.

"Kita ini hanya punya waktu yang sangat pendek, 1,5 tahun kurang, sehingga saya ingin yang pertama di Kominfo penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silakan berjalan, kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan," ujar Jokowi.

Lebih lanjut Presiden menegaskan pentingnya penyelesaian BTS karena hal tersebut menyangkut pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal. Presiden Jokowi tidak ingin proyek tersebut terbengkalai.

"Jangan sampai kita sudah ada peristiwa hukum, BTS-nya juga terbengkalai. Ini juga yang saya enggak mau. Tugas beratnya di situ," lanjutnya.

Setelahnya, Presiden Jokowi juga sempat ditanya soal alasan mengapa dirinya melantik Wakil Menteri Agama baru yakni Saiful Rahmat Dasuki menggantikan Zainut Tauhid Sa'adi.

Menurut Presiden ada permintaan dari parpol terkait hal tersebut.

"Oh itu ada permintaan dari partai," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023).

Baik Saiful Rahmat Dasuki maupun Zainut Tauhid Sa'adi sama-sama berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Jaga stabilitas jelang Pemilu 2024

Analis politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam berpandangan, pelantikan menteri dan wakil menteri kemarin kental aroma Pilpres 2024. Terutama, ketika Presiden Jokowi menunjuk pentolan relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, sebagai Menkominfo.

Menurutnya, penunjukkan Budi Arie dianggap bakal memberi keuntungan tambahan bagi poros politik Presiden Jokowi mempertahankan status quo jelang kompetisi elektoral tahun depan.

"Orkestrasi isu dan narasi pro-pemerintah bisa dioptimalkan, dan langkah mengeliminasi serangan-serangan rival politik bisa diefektifkan jelang Pemilu 2024," kata Umam pada Senin.

Terlebih lagi, Umam mengatakan, Budi Arie punya sekelumit pengalaman di bidang teknologi informasi dan komunikasi karena pernah duduk sebagai Direktur Utama PT Mandiri Telekomunikasi Utama (1996-2001).

"Sehingga 'stabilitas' tetap terjaga sesuai dengan selera kekuasaan yang ada," ujar Umam.

Selain itu, Umam mengatakan, penunjukkan Budi Arie menegaskan bagaimana posisi Menkominfo semakin strategis jelang tahun politik.

Mengingat, Budi adalah loyalis Jokowi, dan menggantikan posisi yang sebelumnya diemban Johnny G Plate yang merupakan politikus Partai Nasdem.

Diketahui, meski Nasdem saat ini masih berupaya mempertahankan posisinya di pemerintahan, namun partai besutan Surya Paloh itu memiliki sikap politik yang berbeda dengan Jokowi di Pilpres 2024.

Nasdem secara terang-terangan telah mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Sementara sejauh ini, Presiden Jokowi diklaim parpolnya, PDI-P, mendukung pencalonan Ganjar Pranowo.

Klaim yang sama pun ditunjukkan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan, yang juga turut diamini oleh Budi Arie beberapa waktu lalu.