Salin Artikel

Respons Airlangga soal Dewan Etik Panggil Politikus Senior Golkar karena Dorong Munaslub

Airlangga hanya mempersilakan tindakan yang diambil Dewan Etik dan tidak mengikuti secara langsung pemanggilan tersebut.

"Wah saya silakan saja, saya enggak mengikuti," ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023)

Diketahui, Lawrence merupakan salah satu politikus senior Golkar yang mendorong Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) untuk mencopot Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Sebelumnya, sejumlah politikus yang mengatasnamakan diri eksponen pendiri Partai Golkar, diprakarasai Lawrence TP Siburian, Anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam, dan politikus senior Golkar Zainal Bintang menggelar konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta pada 12 Juli 2023.

Lawrence mengatakan, diadakannya pernyataan sikap ini karena tidak jelasnya arah Golkar menjelang Pemilu 2024. Ia menilai, hanya Partai Amanat Nasional (PAN) yang berpeluang berkoalisi dengan Golkar.

“Kami sudah tahu kok, tinggal PAN yang bisa berkoalisi. (Elektabilitas) PAN punya 7 persen, Golkar punya 14 persen, kalau digabung 21 persen,” kata Lawrence.

“Kalau bergabung, maju pasti kalah. Pasti kalah. Sejuta persen pasti kalah,” ujarnya lagi.

Oleh karena itu, eksponen pendiri Partai Golkar mendorong agar segera dilakukan Rapimnas, lalu Munaslub.

“Menggantikan Pak Airlangga dari Ketua Umum Partai Golkar untuk kebesaran dan kemajuan Partai Golkar,” kata Lawrence.

Dalam konferensi pers itu, Lawrence secara simbolis juga menyerahkan surat terbuka eksponen pendiri Golkar kepada Ridwan Hisjam untuk diteruskan ke DPP Golkar.

https://nasional.kompas.com/read/2023/07/17/17381391/respons-airlangga-soal-dewan-etik-panggil-politikus-senior-golkar-karena

Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke