Cawe-cawe Jokowi, Diingatkan SBY, Dikritik AHY

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menganggap keinginan Presiden Joko Widodo untuk ikut campur pada Pemilu 2024 berpotensi mengganggu demokrasi.

Menurutnya, Jokowi tak boleh memanfaatkan instrumen kekuasaan negara untuk cawe-cawe.

“Kalau cawe-cawe itu melibatkan instrumen kekuasaan negara dan dinilai tidak adil, jelas nasib demokrasi kita dalam bahaya,” ujar AHY dalam pidato politiknya yang tayang di Kompas TV, Jumat (14/7/2023).

Ia pun merasa, salah satu problem utama dalam pemerintahan Jokowi adalah kebebasan berpendapat.

Saat ini, masyarakat takut bersikap kritis karena khawatir mendapatkan tekanan dari pihak-pihak pro pemerintah.

Ketakutan itu, lanjut dia, juga dirasakan oleh pihak yang memiliki pandangan politik berbeda dengan pemerintahan Jokowi.

“Lawan politik penguasa diidentikan sebagai musuh negara. Netralitas dan independensi kekuasaan negara dipertanyakan,” paparnya.

Sebelumnya, kekhawatiran atas cawe-cawe Jokowi juga disampaikan Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dalam bukunya berjudul The President Can Do No Wrong: Pilpres 2024 dan Cawe-cawe Presiden Jokowi, ia meminta mantan Wali Kota Solo itu untuk meyakinkan masyarakat bahwa cawe-cawenya benar-benar untuk kepentingan masyarakat.

Dalam pandangannya, Jokowi tak boleh memasukan kepentingan pribadinya sebagai alasan intervensi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Jadi, kalau mengatakan bahwa cawe-cawe itu demi kepentingan bangsa dan negara perlulah rakyat Indonesia diyakinkan bahwa cawe-cawe Presiden Jokowi benar-benar demi kepentingan bangsa dan negara," ucap SBY.

Jawaban Jokowi

Jokowi pun telah merespon kekhawatiran SBY soal cawe-cawenya dalam Pemilu 2024.

Ia menuturkan, penyelenggara kontestasi elektoral adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pemerintah, lanjut Jokowi, bertugas memberikan dukungan keamanan maupun membantu distribusi logistik.

“Dan yang paling penting yang juga sudah sering saya sampaikan, netralitas dari TNI, Polri, PNS kita, birokrasi kita betul-betul harus kita jaga dan agar tetap netral. Jadi enggak usah, enggak ada kekhawatiran mengenai itu," ungkap Jokowi saat memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (3/7/2023).