Enam Arahan Jokowi untuk Hadapi Semester II-2023

Sidang tersebut membahas laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) semester pertama Indonesia untuk 2023.

Mengawali pengarahan, Kepala Negara mengatakan, Indonesia sudah kembali masuk kategori negara growth upper middle income countries (negara berpenghasilan menengah) setelah pada 2020 Bank Dunia menyatakan status Indonesia turun ke negara berpenghasilan rendah (growth lower income countries).

Menurut Jokowi, hal tersebut terjadi karena Indonesia mampu pulih dengan cepat setelah terdampak pandemi Covid-19.

Namun, dia mengingatkan bahwa situasi yang dihadapi Indonesia di semester kedua 2023 tidak mudah.

Sebab, ada kondisi global yang berdampak kepada perekonomian Tanah Air.

"Kita harus mewaspadai beberapa hal, lingkungan global yang masih tidak stabil, pertama. Kemudian ketegangan geopolitik yang masih berlangsung," ujar Jokowi.

"Ini berimbas pada pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perdagangan yang melemah," ujar dia.

Jokowi mengingatkan, saat ini terlihat ekspor Indonesia mengalami penurunan.

Di sisi lain, sejumlah lembaga internasional memprediksi akan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi global, misalnya IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia di angka 2,8 persen, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi hanya 2,1 persen.

Sementara itu, OECD memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia di angka 2,6 persen.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi memberikan enam pesan khusus kepada jajarannya dalam menghadapi semester kedua 2023.

1. Fokus dan waspada krisis

Arahan pertama, Presiden meminta jajarannya fokus dan mewaspadai krisis. Kepala Negara meminta jajarannya mengutamakan kepentingan masyarakat dan nasional.

"Jangan sampai karena ada persaingan politik program pemerintah jadi terhambat," ujar Jokowi.

2. Antisipasi dan proyeksi

Presiden berpesan kepada jajarannya agar melakukan antisipasi dan proyeksi sehingga pendapatan negara tidak terganggu.

"Sampai saat ini tadi pagi saya sudah mendapatkan laporan dari Menteri Keuangan, pendapatan negara di semester pertama masih baik," kata dia.

Selain itu, penerimaan dari sektor kepabeanan dan penerimaan negara bukan pajak juga terpengaruh karena harga komoditas yang tidak setinggi tahun lalu.

3. Kelola penerimaan negara sebaik mungkin

Selain itu, Jokowi meminta pengelolaan penerimaan negara dilakukan sebaik mungkin. "Apa yang harus kita lakukan, dongkrak konsumsi rumah tangga. Stabilkan harga kebutuhan pokok dan ketersediaan stok pangan, ini penting sekali," kata Jokowi.

"Terus jaga inflasi di daerah, dan pastikan capaian investasi sesuai target. Kemudian untuk pangan pastikan ketersediaan pupuk tepat sasaran dan jaga stabilitas moneter dan stabilitas sektor perbankan," ujar dia.

4. Maksimalkan realisasi APBN/APBD

Kepala Negara meminta agar jajarannya memaksimalkan realisasi belanja APBN dan APBD 2023.

Menurut Jokowi, belanja barang produksi dalam negeri harus diprioritaskan.

Dia lantas mengingatkan agar dalam membeli barang diperhatikan dari sisi pemeliharaannya.

Presiden mencontohkan, biaya pembelian barang di empat instansi, yakni Kementerian Pertahanan, Polri, Badan Intelijen Negara, dan Kejaksaan Agung mencapai Rp 29,7 triliun.

Sementara itu, belanja barang di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lebih kecil, yakni Rp 23,5 triliun.

Sejalan dengan hal itu, anggaran pemeliharaan di Kementerian PUPR tercatat sebesar Rp 14,1 triliun.

Sementara itu, anggaran pemeliharaan di empat instansi di atas mencapai Rp 21,5 triliun.

"Ini hati-hati jangan sampai kita beli barang banyak-banyak yang akhirnya, kalau manfaat maksimal tidak apa-apa tapi kalau tidak maksimal?" ujar Jokowi. 

"Harus coba dilihat lagi secara detail. Kita harus jaga agar APBN kita tetap sehat," kata dia.'

5. Antisipasi kemarau panjang

Presiden Jokowi meminta jajarannya mengantisipasi kemarau panjang akibat el nino, salah satunya dengan menjaga agar pasokan air ke bendungan dan embung dikelola dengan baik.

Selain itu, Presiden meminta agar risiko kebakaran hutan dan lahan diantisipasi.

6. Jaga stabilitas politik dan keamanan

Presiden Jokowi meminta agar jajarannya tetap menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilu 2024.

"Agar pemilu berjalan dengan baik dan kawal terus penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu," kata Jokowi.

"Dan lakukan pemulihan keamanan di Papua secepatnya. Khususnya di Nduga, Intan Jaya, dan kabupaten lainnya," ujar dia.