Polri, Jangan Alergi Ketika Dikritik

JAKARTA, KOMPAS.com - "Dengan segala kerendahan hati, kami mengucapkan permohonan maaf atas perbuatan yang menyakiti hati masyarakat," pinta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat memberikan sambutan pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Polri di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SU GBK), Jakarta, Sabtu (1/7/2023).

Institusi Polri dalam beberapa waktu terakhir kerap disorot setelah kasus mantan Kepala Divisi Propam Polri Ferdy Sambo yang membunuh anak buahnya, Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, mencuat ke publik beberapa waktu lalu.

Institusi Polri memang terus berupaya mengembalikan kepercayaan publik terhadap instansi Tribrata itu. Terlebih, setelah kasus Sambo mencuat, ada pula kasus lain yang turut menyeret perwira tinggi Polri ke ranah pengadilan.

Misalnya, kasus Brigjen Hendra Kurniawan yang terseret perkara perintangan perkara atau obstruction of justice (OOJ) dalam kasus yang sama dengan Sambo. Contoh lainnya yakni Irjen Teddy Minahasa yang terseret kasus peredaran narkoba.

Berbagai upaya yang dilakukan pun dianggap telah mampu mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi ini, sebagaimana tercermin di dalam hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada medio akhir Maret 2023 lalu.

Berdasarkan survei yang dilaksanakan pada Februari 2023, tingkat kepercayaan publik terhadap institusi yang dipimpin Listyo Sigit ini mencapai 70,8 persen atau naik 4,3 persen dibandingkan survei yang sama pada Desember 2022.

"Polanya tingkat trust (kepercayaan) terhadap lembaga secara umum stabil atau bahkan meningkat," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil survei, Minggu (27/3/2023), seperti dilansir dari Kompas.tv.

Presiden Joko Widodo dalam kesempatan yang sama pun mengapresiasi kenaikan kepercayaan publik terhadap institusi berseragam cokelat itu. Kembalinya kepercayaan tersebut menunjukkan bahwa ada perkembangan positif di internal Polri.

Namun pada saat yang sama, Presiden mengingatkan, Polri tetap perlu memperbaiki diri, berbenah serta melakukan reformasi di segala lini.

"Sehingga kepercayaan pada Polri akan selalu diuji, seberapa tinggi tingkat kepercayaan rakyat, seberapa tinggi kepuasan rakyat. Itu menjadi hal yang penting," kata Jokowi.

Kepala Negara mengingatkan, transformasi diperlukan agar kewenangan besar yang dimiliki Polri bisa digunakan secara baik dan benar untuk masyarakat, bangsa dan negara. Jokowi pun menegaskan, tidak boleh ada lagi hubungan patron di internal institusi ini.

Presiden lantas mengibaratkan para personel Polri layaknya sebuah sapu lidi, yang harus bersih, lurus serta diikat dengan semangat sinergitas dan kesatuan.

"Tidak boleh ada blok-blokan, tidak boleh lagi ada patron-patron," ucap Presiden.

Di sisi lain, Jokowi juga mengingatkan agar para anggota Polri berhati-hati dalam bertindak. Sebab, seluruh aktivitas mereka dipantau masyarakat. 

"Setiap saat anggota Polri bersentuhan dengan rakyat. Melindungi, mengayomi, masyarakat tapi di saat yang sama juga diawasi oleh rakyat. Hati-hati," ujar Jokowi.

"Sekarang ini segala sesuatu bisa direkam, disebarluaskan. Gerak-gerik Polri sekecil apapun tak bisa ditutup-tutupi lagi," lanjutnya.

Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap Polri, menurut Presiden, akan selalu diukur oleh masyarakat secara langsung.

Sementara itu, Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Fadil Imran menyatakan, HUT ke-77 Bhayangkara kemarin menjadi ajang bagi instansi penegak hukum itu agar lebih dekat dengan masyarakat. 

"Pesan Pak Kapolri, kita jangan alergi untuk dikritik, apapun. Sangat terbuka polisi sekarang," ucapnya.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu menambahkan, kedekatan Polri dengan masyarakat merupakan sebuah kekuatan dan modal utama dalam membangun bangsa.