Salin Artikel

Anies Kembali Kritik Subsidi Mobil Listrik: Hanya Dinikmati Segelintir Orang yang Ekonominya Sangat Baik

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (Capres) Anies Baswedan kembali mengkritik subsidi untuk kendaraan mobil listrik dari pemerintah.

Kritik tersebut Anies sampaikan saat membicarakan persoalan climate crisis dalam sebuah video yang diputar di acara Indonesia Net-Zero Summit 2023.

Acara ini digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) namun Anies tak bisa hadir karena sedang menjalankan ibadah haji.

Anies mempertanyakan kenapa subsidi justru diberikan kepada mereka yang berkecukupan secara ekonomi.

"Subsidi untuk mobil listrik itu hanya dinikmati segelintir orang yang memang kondisi ekonominya sudah sangat baik karena itu mereka mampu membeli mobil listrik," kata Anies sebagaimana dikutip dari YouTube Sekretariat FPCI, Minggu (25/6/2023).

Bacapres yang diusung Partai Nasdem ini mengingatkan, masyarakat Indonesia juga tengah terdampak krisis iklim.

Hal ini ditunjukkan dengan udara yang semakin panas hingga ratusan rumah di pesisir pantai tenggelam.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, pemerintah memiliki target yang tinggi untuk mengatasi krisis iklim.

Namun, ia menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah justru tidak konsisten dengan komitmen penyelesaian lingkungan tersebut.

Dalam kasus subsidi mobil listrik, Anies mempersoalkan alokasi anggaran negara untuk menanggulangi krisis iklim yang seharusnya dilihat secara komprehensif.

Padahal, kata dia, pengendalian polusi udara bisa dilakukan dengan memindahkan penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum.

“Itu artinya ekspansi transportasi umum dan elektrifikasi transportasi umum yang kemudian dampaknya bisa dirasakan oleh semua,” ujar Anies.

“Itu contoh bagaimana kita harus membuat konsistensi kebijakan,” tuturnya.

Sebelumnya Anies juga pernah mengkritik kebijakan subsidi kepemilikan kendaraan listrik. Menurutnya, tindakan itu kurang tepat untuk menghadapi krisis lingkungan.

Ia menyebut, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer lebih tinggi dari emisi karbon bus berbahan bakar minyak.

"Kita menghadapi tantangan lingkungan hidup. Itu kenyataan bagi kita. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka yang tidak membutuhkan subsidi," kata Anies, Minggu (7/5/2023).

Menanggapi kritik Anies pada Mei lalu, Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut sudah terdapat banyak studi yang komprehensif mengenai kendaraan berbasis listrik.

Menurut Luhut, tren kendaraan listrik itu sudah terjadi di banyak negara di dunia, bukan hanya Indonesia. Ia meminta agar arus tersebut tidak dilawan.

“Kalau siapa yang berkomentar saya enggak tahu, karena itu nanti suruh dia datang ke saya, nanti saya jelasin ke dia bahwa itu enggak benar omongannya,” kata Luhut sebagaimana dikutip dari Kompas TV.

https://nasional.kompas.com/read/2023/06/25/16080351/anies-kembali-kritik-subsidi-mobil-listrik-hanya-dinikmati-segelintir-orang

Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke