KSP Moeldoko Akui Jokowi sebagai Guru Politiknya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengaku banyak belajar soal politik dari Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, menjabat sebagai KSP dan kerap berkomunikasi dengan Jokowi membuatnya mempelajari ilmu politik yang selama ini tak didapatkan selama berkarier sebagai prajurit TNI.

“Saya sering sampaikan pada beliau, ‘Pak, saya banyak belajar politik pada Bapak’, saya betul-betul sampaikan pada beliau, karena banyak pelajaran-pelajaran yang selama ini saya enggak dapatkan, itu saya dapatkan,” ujar Moeldoko di program Gaspol! di YouTube Kompas.com, Kamis (22/6/2023).

Dalam pandangannya, Jokowi merupakan sosok yang cermat dalam melihat gestur politik seseorang. Hal itu tak pernah ia dapatkan selama berkarier di TNI bahkan hingga menjadi Panglima TNI di tahun 2013-2015.

“Bagaimana sense melihat situasi, melihat psikologi politik, bagaimana melihat body language, beliau (Jokowi) tajam banget. Nah saya pelan-pelan ikut belajar, karena memang medan atau area itu enggak pernah saya dapatkan selama saya di tentara,” papar dia.

Maka, Moeldoko tak menampik jika selama ini ada pihak yang menganggap Jokowi sebagai politisi andal, bahkan dianggap sebagai mentor politik.

“Bagi saya mantan Panglima TNI, saya menganggap beliau itu guru politik bagi diri saya. Bukan mengada-ada,” imbuhnya.

Diketahui Moeldoko telah menjabat sebagai KSP sejak 1 Januari 2018. Kala itu ia didapuk untuk menjadi pengganti Teten Masduki.

Setelah berhenti dari Panglima TNI dan pensiun sebagai prajurit, Moeldoko masuk ke dunia politik dengan bergabung bersama Partai Hanura di tahun 2016, saat itu Moeldoko menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina mendampingi Jenderal TNI (Purn) Wiranto yang menduduki posisi Ketua Dewan Pembina Partai Hanura.

Dua tahun belakangan, nama Moeldoko santer dibicarakan setelah dipilih oleh sejumlah mantan kader Partai Demokrat menjadi ketua umum tandingan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Saat ini, kubu Moeldoko tengah menempuh upaya hukum peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terkait kepengurusan Partai Demokrat yang diputuskan dalam kongres luar biassa (KLB) di Deli Serdang.

Partai Demokrat menganggap langkah Moeldoko dkk merupakan upaya inkonstitusional untuk merebut Demokrat dari kepemimpinan yang sah. Bahkan, langkah itu dianggap sebagai upaya untuk menjegal pencalonan presiden Anies Baswedan yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).