Megawati: Kalau Masih Komandan, Saya Terjunkan Batalion ke Papua, Keren Kan...

Menurut Megawati, pengerahan sekian jumlah batalion ini untuk menciptakan efek gentar atau "deterrent effect".

"Saya lihat yang maju ke Papua ini. Saya terus bilang, kalau saya masih komandan, boleh toh Pak ngomong, kalau saya masih komandan saya turunkan di sana berapa batalion. Keren kan," kata dia dalam acara peresmian Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Bung Karno-369 di Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (1/6/2023).

Hal itu Megawati ungkapkan di depan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang mendampinginya memberi sambutan.

Megawati menyebut bahwa TPNPB juga merupakan warga negara Indonesia. 

Namun, mereka diprovokasi dan tidak diberi pengetahuan.

"Saya kan mikir ini (jumlah TPNPB) hanya segitu. Lah, kok, dipateni (dibunuh) dal, del, dal, del, matek," kata Ketua Umum PDI-P itu.

"Kok urusan Papua, menurut saya, tidak selesai-selesai. Saya bingung sendiri," ujar dia.

Megawati beranggapan bahwa pengerahan sekian jumlah batalion di Papua juga dapat memicu efek psikologis pula bagi musuh sekaligus observasi medan tempur.

Megawati mengaku kini hanya bisa diam saja karena memang tak berwenang memberi perintah apa pun kepada TNI.

Ia kemudian mengenang masa ketika menjadi Wakil Presiden dan Pesiden saat Reformasi baru seumur jagung.

Ia mengaku geram ketika pasukan TNI banyak gugur saat pemerintahannya menggelar operasi militer di Aceh.

Megawati mengeklaim dirinya cukup keras dalam hal ini, apalagi ia mengaku menemukan bahwa para prajurit tewas mengenaskan karena hanya membawa separuh senjata ketika satu batalion maju tempur.

"Apa saya tidak ngamuk sebagai presiden, lho anak buah saya pada mati. Saya suruh selidiki ke RSPAD, siapa yang meninggal, siapa yang luka berat, siapa yang luka ringan," kata dia.

Adapun pendekatan bersenjata Indonesia atas Papua sudah diterapkan puluhan tahun dan tak berhasil mengakhiri persoalan.

Berbagai lembaga dan aktivis HAM serta kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah merekomendasikan pemerintah agar mengakhiri pendekatan ini dan memulai dialog dengan TPNPB dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Sebab, bukan hanya berkepanjangan dan tak pernah berhasil, konflik bersenjata ini juga menimbulkan korban jiwa dari sisi prajurit TNI.

Pendekatan ini juga menimbulkan krisis kemanusiaan di Bumi Cenderawasih, ditandai dengan jatuhnya banyak korban sipil dan gelombang pengungsian warga.