Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Responden Nilai Presiden Harus Netral dalam Pemilu 2024

Kemudian, 7,6 persen responden menjawab biasa saja saat ditanyakan seberapa penting bagi presiden untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024.

Dikutip dari Kompas.id, Senin (29/5/2023), hanya 1,9 persen responden yang menjawab tidak tahu saat ditanya perihal kenetralan Presiden tersebut.

Dari hasil survei yang sama, separuh responden (50,5 persen) yang menilai Presiden sudah besikap netral. Sedangkan 45,4 persen responden lainnya menganggap Presiden belum bersikap netral.

Survei Litbang Kompas ini dilakukan secara wawancara melalui telepon pada 9-11 Mei 2023.

Sebanyak 506 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, dengan margin of error lebih kurang 4,37 persen.

Sikap dan dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang dianggap penting dalam kontestasi 2024 mendatang.

Dalam survei Litbang Kompas periode Mei 2023 yang diluncurkan sebelumnya, Presiden Jokowi memang tergambar memiliki pengaruh besar dalam dinamika politik ke depannya.

Terbukti, 16 persen responden mengaku akan memilih sosok yang didukung oleh Jokowi.

Sementara itu, 53 persen responden mengaku akan mempertimbangkan tokoh yang didukung Jokowi. Dengan kata lain, akan meilihat rekam jejak tokoh yang didukung tersebut.

Sebaliknya, hampir sepertiga responden cenderung menolak siapa pun sosok yang didukung Jokowi.

Sebagai contoh, Jokowi pernah menyebut tentang pemimpin ke depan yang berambut putih dalam acara pertemuan para sukarelawan.

Mantan Wali Kota Solo itu juga pernah menyebut jatah pemimpin ke depan kemungkinan milik Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo di acara ulang tahun Partai Perindo.

“Di mata responden, aktivitas dan komunikasi politik presiden ini dikhawatirkan akan mengganggu kenetralannya. Hal ini terekam dalam jajak pendapat Kompas yang memperlihatkan seperlima responden menilai kehadiran atau keterlibatan Presiden dalam kampanye politik pihak tertentu juga menjadi bentuk ketidaknetralan yang harus dihindari,” tulis Litbang Kompas.