Wapres Minta Ormas Lain Ikuti NU-Muhammadiyah Cegah Polarisasi Jelang Pilpres

Hal ini ia sampaikan merespons adanya kesepakatan antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhamadiyah terkait bahayanya politik identitas menjelang pilpres.

"Ormas ini bukan hanya NU-Muhammadiyah, sebaiknya memang semua ormas-ormas itu juga mengadakan pertemuan bersama untuk mencegah terjadinya polarisasi dan pembelahan masyarakat," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (25/5/2023).

Ma'ruf mengatakan, pertemuan antara PBNU dan Muhammadiyah yang menyepakati menolak politik identitas ini sangat baik. Sebab, organisasi masyarakat juga merupakan kelompok strategis yang ada di tengah masyarakat, selain partai politik.

"Ya supaya ini terus dijaga bangsa ini, peran daripada kelompok strategis masyarakat ormas itu saya kira menjadi penting," kata mantan rais aam PBNU tersebut.

Diberitakan sebelumnya, PBNU dan PP Muhammadiyah sepakat mendorong semua pihak untuk menciptakan Pemilu yang bermoral dan bermartabat.

Kedua organisasi Islam itu menyerukan agar politikus tidak memanfaatkan isu perpecahan dan polarisasi guna mendulang suara karena isu tersebut jauh dari moral yang baik.

"Kami memandang politik identitas ini berbahaya bagi masyarakat secara keseluruhan karena itu akan mendorong perpecahan di masyarakat," kata Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers seusai pertemuan PBNU-Muhammadiyah di kantor PBNU, Jakarta, Kamis siang.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir. Haedar mengatakan, politik identitas menyentuh unsur suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

"Karena menyandarkan (pada SARA), maka sering terjadi politisasi sentimen atas nama agama suku golongan yang akhirnya membawa ke arah polarisasi," kata Haedar.

"Bukan hanya secara inklusif bahkan di tubuh setiap komunitas golongan bisa terjadi friksi seperti yang disampaikan Gus Yahya," imbuh dia.

Oleh sebab itu, Haedar mengajak agar para politikus yang berkontestasi pada Pemilu 2024 nanti bisa mengedepankan politik yang obyektif, rasional dan di dalam koridor demokrasi modern.