Kritik Rencana Kodam Tiap Provinsi, Imparsial: Tak Relevan dengan Konteks Ancaman Indonesia

Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan, pembentukan kodam di setiap provinsi akan menguatkan komando teritorial (koter).

“Eksistensi komando teritorial tidak lagi memiliki relevansi dan signifikansi dengan konteks ancaman yang dihadapi secara geografi Indonesia sebagai negara kepulauan,” kata Gufron dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kompas.com, Rabu (24/5/2023).

Gufron mengatakan, dengan semakin menguatnya koter, ruang dan kecenderungan bagi militer untuk berpolitik menjadi tinggi.

“Secara organisasional, koter dibangun dengan asumsi pembagian administrasi pemerintahan, karena itu strukturnya menduplikasi birokrasi pemerintahan dari pusat sampai daerah hingga di level yang paling rendah,” ujar Gufron.

Dengan struktur semacam itu, Gufron mengatakan, pimpinan atau komandan koter dapat terlibat secara langsung dengan pemerintah daerah, termasuk untuk memengaruhi kebijakan-kebijakan di daerah.

“Aparat teritorial akan lebih banyak bertugas atau berkaitan dengan urusan politik, keamanan dalam negeri, dan pemerintahan sipil,” kata Gufron.

Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Hamim Tohari mengatakan, pembentukan kodam di tiap provinsi itu untuk efektivitas dan efisiensi pengendalian operasi.

“Kodam baru yang nantinya akan ada di tiap provinsi bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi pengendalian operasi dalam mendukung pemerintah daerah dan institusi lainnya membantu mengatasi berbagai persoalan masyarakat, seperti bencana alam, persoalan pangan, maupun konflik sosial,” kata Hamim saat dihubungi, Selasa (23/5/2023).

Hamim mengungkapkan, ancaman dan tantangan yang dihadapi oleh negara dan masyarakat semakin kompleks.

“Termasuk, TNI AD juga harus semakin adaptif terhadap dinamika tersebut,” ujar Hamim.

Oleh karena itu, TNI AD berencana membangun kodam di setiap provinsi.

“Banyak aspek yang dipertimbangkan dalam pengembangan organisasi TNI AD, tidak hanya semata-mata untuk menghadapi perang,” kata Hamim.

“Undang-Undang mengamanatkan bahwa operasi militer juga dilakukan untuk keperluan selain perang (OMSP),” ujarnya lagi.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri melayangkan kritik terkait rencana pembentukan kodam di setiap provinsi.

Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan di acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas RI) di Jakarta pada 20 Mei 2023.

Megawati mengatakan, Indonesia tidak dalam kondisi perang sehingga pembentukan kodam pada setiap provinsi dinilai tidak begitu mendesak.

“Kalau angkatan darat ya bukan mengecilkan lagi, biar mau dibuat, mau dibikin lagi Kodam, Kodam. Saya suka ingat, suka lupa, katanya mau dibuat di tiap tempat Kodam. Pak sudahlah dulu pak, ini enggak ada perang, satu. Lalu, kedua apa memang kita mau perang, kan enggak,” ujar Megawati, dilansir dari Kompas.tv.

“Sampai saya bilang sama Pak Dudung, saya sampai bilang begini. 'Pak kalau kita umpamanya mau ada serangan ya, belum masuk tuh, apa itu kapal laut, pesawat yang maju dulu siapa'. Aku sampai bilang gitu, memangnya angkatan darat, ya enggak lah,” kata Megawati.

Rencana pembentukan kodam di tiap provinsi kali pertama diungkapkan Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman usai Rapim TNI AD di Mabesad, Jakarta pada 10 Februari 2023.

Rencana itu, kata Dudung, disetujui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.