Johnny Plate Tersangka Korupsi, Mahfud: Enggak Ada Kaitan dengan Pemilu dan Calon di Pilpres

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, penetapan Johnny G Plate sebagai tersangka dugaan kasus korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) tidak ada kaitannya dengan politik, pemilu atau calon dalam pilpres mendatang.

"Enggak ada kaitannya dengan pemilu, dengan calon pada pilpres atau apa pun. Semua tahu itu karena dulu ketika mulai diselidiki itu juga sudah disiarkan di media massa," ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (22/5/2023).

Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) ini melanjutkan, penanganan kasus BTS 4G itu pun berfokus kepada masalah hukum. Sehingga, tidak ada unsur politisasi di dalamnya.

"Fokusnya pada masalah hukum. Tidak peduli siapa pelakunya, ini hukum. Dan ini saya sampaikan, ini bukan politisasi," kata Mahfud.

"Penyidikan ini sudah dimulai bulan Juni (2022) karena bulan Maret sudah minta perpanjangan sudah diperpanjang kok sampai April engga bener. Ditinjau bulan Mei kok engga benar. Juni, Lalu dimulai penyelidikan dan sekarang ini proses hukum terus berjalan," tambahnya.

Adapun Kejaksaan Agung resmi menetapkan Menkominfo nonaktif, Johnny G Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kemenkominfo tahun 2020-2022 pada Rabu (17/5/2023).

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi mengungkapkan, penetapan tersangka terhadap Plate terkait wewenang dia sebagai pengguna anggaran dan posisinya sebagai menteri.

Adapun kerugian keuangan negara dalam kasus ini diduga mencapai Rp 8 triliun dari total proyek senilai Rp 10 triliun.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengungkapkan, dirinya mendengar kabar bahwa penetapan tersangka Johnny G Plate merupakan bentuk intervensi politik. Namun, Paloh memilih untuk tidak percaya dengan kabar yang dimaksud.

Ia hanya berharap penetapan status tersangka Plate bukan karena intervensi politik dan kekuasaan.

"Semoga saja godaan-godaan yang mengatakan pada saya, ini tidak terlepas dari intervensi politik, tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan, juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya, dan saya sudah katakan tidak benar itu," ujar Paloh dalam jumpa pers di Nasdem Tower, Jakarta, Rabu (17/5/2023).

Namun demikian, Paloh mengatakan, jika kecurigaan-kecurigaan yang disampaikan kepadanya benar, ia percaya hukum alam akan bekerja

"Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita menghargai proses hukum," katanya.

Dia menegaskan bahwa Nasdem akan menghormati proses hukum terhadap Johnny G Plate. Pihaknya pun akan memberikan bantuan hukum kepada Plate dalam menjalani proses ini.