Sekda Jatim Adhy Karyono Penuhi Panggilan KPK untuk Klarifikasi LHKPN

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Adhy Karyono memenuhi panggilan Kedeputian Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan, Adhy dipanggil tim penyidik untuk menjalani klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“KPK juga mengagendakan permintaan klarifikasi LHKPN atas nama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur,” kata Ipi dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (22/5/2023).

Ipi mengatakan, klarifikasi dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Adapun Adhy sudah datang ke KPK sejak sekitar pukul 09.30 WIB.

“Sudah hadir sekitar pukul 09.30,” ujar Ipi.

Sampai saat ini, KPK belum mengungkap alasan klarifikasi LHKPN Adhy Karyono serta bentuk kejanggalan laporan kekayaannya.

Diketahui, Adhy merupakan Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial di Kementerian Sosial (Kemensos).

Ia telah melaporkan LHKPN dalam kapasitasnya sebagai wajib lapor dari Kemensos sejak 2015.

Saat kementerian itu dipimpin oleh Juliari Peter Batubara yang terjerat kasus korupsi bantuan sosial (Bansos), Adhy menjabat sebagai staf ahli.

Adhy pernah dipanggil KPK pada 10 April 2023 untuk diklarifikasi terkait isian harta yang dilaporkan dalam LHKPN. Berdasarkan data di e LHKPN KPK, kekayaan terakhir Adhy tercatat Rp 5.822.222.918.

LHKPN itu disampaikan dalam kapasitasnya sebagai Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial di Kementerian Sosial.

Kekayaan Adhy didominasi tanah dan bangunan Rp 4.460.000.000 yang terdiri dari empat bidang tanah di JAkarta Timur, Garut, dan Depok.

Ia juga tercatat memiliki dua mobil dengan nilai total Rp 250 juta, harta bergerak lain Rp 186.500.000, surat berharga Rp 1.068.250.000, serta kas dan setara kas Rp 521.472.918.

Sub total kekayaan Adhy mencapai Rp 6.486.222.918. Namun, dikurangi utangnya Rp 664.000.000, total kekayaan Adhy sebesar Rp 5.822.222.918.