Salin Artikel

KPK Terima Laporan Terkait Hengky Kurniawan

Laporan tersebut dilayangkan kelompok masyarakat yang mengaku sebagai Pemuda Bandung Barat pada Kamis (11/5/2023).

Mereka menyebut, Hengky diduga menyalahgunakan wewenangnya dalam melakukan rotasi jabatan. Ia diduga meminta pungutan.

“Setelah kami cek, betul ada laporan itu,” kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Senin (15/5/2023).

Ali mengatakan, pihaknya akan memverifikasi, menelaah, dan berkoordinasi dengan pelapor guna memastikan apakah laporan tersebut sesuai standar operasional prosedur (SOP) pelaporan KPK.

Selain itu, pihak Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK juga akan memeriksa apakah materi dugaan korupsi yang dilaporkan menjadi kewenangan KPK.

“Nanti ada proses panjang lebih dahulu,” ujar Ali.

Lebih lanjut, Ali mengatakan, KPK mengapresiasi langkah masyarakat melaporkan dugaan korupsi yang ditemukan di sekitar mereka.

KPK akan berkoordinasi dengan pihak pelapor. Ia juga menekankan bahwa perkembangan proses aduan dugaan korupsi hanya disampaikan kepada pihak pelapor.

Tujuannya, melindungi keamanan pelapor.

“Bahkan termasuk saya tidak bisa menanyakan langsung kepada pengaduan masyarakat terkait dengan update dari laporan masyarakat itu,” tutur Ali. 

Sebelumnya, Ketua Aktivis Pemuda Bandung Barat Bilal Al Fariz melaporkan Hengky ke KPK atas dugaan korupsi.

Menurut dia, Hengky melakukan pungutan terkait rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat. Ia menyebut, tindakan tersebut dilakukan Hengky dengan sejumlah kroninya.

“Siapa saja? Sudah kami lampirkan di dalam laporan tadi," kata Bilal di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, (11/5/2023).

https://nasional.kompas.com/read/2023/05/15/18221311/kpk-terima-laporan-terkait-hengky-kurniawan

Terkini Lainnya

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke