Salin Artikel

Wapres Dukung Koruptor 'Di-Nusakambangan-kan', jika...

TERNATE, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendukung wacana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hendak menempatkan narapidana kasus koruspi untuk menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan yang terletak di Pulau Nusakambangan.

Menurut Ma'ruf, wacana itu patut direalisasikan bila 'me-Nusakambangan-kan' koruptor dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk memberi efek jera kepada mereka.

"Saya pikir bisa dibicarakan, kalau memang alternatifnya hanya di-Nusakambangan-kan untuk membuat jera, ya tentu (bisa dilaksanakan)," kata Ma'ruf dalam keterangan pers di Ternate, Jumat (12/5/2023).

Namun, ia berpandangan, pelaksanaan sistem pemasyarakatan juga mesti dievaluasi guna memastikan agar hukuman yang dijatuhkan kepada koruptor benar-benar memberikan efek jera.

Sebab, ia tidak memungkiri bahwa proses hukum tidak menimbulkan efek jera karena penyimpangan di sistem pemasyarakatan, misalnya adanya sel-sel mewah yang didiami oleh para koruptor.

"Ada tempat penahannya tidak seperti mestinya penahanan misalnya. Nah mungkin bisa di aspek itu yang menjadi masalah," ujar Ma'ruf.

Oleh sebab itu, ia memandang wacana memindahkan koruptor ke Nusakambangan mesti dilihat secara obyektif dengan tujuan memberikan efek jera.

"Kalau ada alternatif lain tentu dibicarakan. Saya kira itu, sebaiknya lebih obyektif apa yang ingin kita capai, intinya membuat jera, kuncinya itu," kata Ma'ruf.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghuforon menyatakan, wacana memindahkan narapidana kasus korupsi ke Nusakambangan bertujuan untuk membuat orang lebih takut melakukan korupsi dan dapat menimbulkan efek jera.

“Ini masih wacana. Harapannya kalau penjara bagi koruptor itu di Nusakambangan, itu lebih menakutkan dan menimbulkan efek jera,” kata Ghufron dalam konferensi pers di Gedung Juang KPK, Selasa (9/5/2023).

Menurut Ghufron, wacana penempatan koruptor di Nusakambangan bertolak dari hasil kajian yang dilakukan internal KPK dan masih akan didalami.

Jika narapidana korupsi ditahan di lembaga pemasyarakatan (lapas) lain, kata Ghufron, kejahatannya dianggap biasa saja.

“Sehingga perlu dikuatkan untuk lebih menakutkan dan menimbulkan efek jera,” ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/05/12/11203691/wapres-dukung-koruptor-di-nusakambangan-kan-jika

Terkini Lainnya

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke