Tolak Dikaitkan dengan Pertarungan Pilpres, KPK Tegaskan Tak Pandang Latar Belakang Politik

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri menyampaikan hal tersebut untuk merespons opini di masyarakat yang mengaitkan KPK dalam pertarungan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Sama sekali tanpa melihat latar belakang para pelakunya, termasuk dari unsur partai politik mana pun,” kata Ali dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (27/4/2023).

Menurut Ali, dalam mengusut kasus korupsi, KPK mempertimbangkan kecukupan alat bukti, bukan warna partai maupun kedudukan sosial pelaku.

Ali menyilakan masyarakat mengecek daftar tersangka di laman kpk.go.id.

Beberapa pelaku, kata Ali, merupakan kepala daerah, seperti gubernur, bupati, wali kota, hingga, anggota DPR dan DPRD.

Para pejabat tersebut merupakan kader partai politik maupun pejabat hasil proses politik.

“Tentunya kalau dilihat lebih jauh lagi, para tersangka tersebut berasal dari beragam partai politik,” ujar Ali.

Selain menindak para kader partai, KPK melakukan berbagai langkah pencegahan hingga pendidikan terhadap partai politik maupun pejabat strategis lain dengan setara.

“Tidak ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap pihak-pihak tertentu,” ujar dia.

Dalam tahun politik ini, KPK menyadari tingginya risiko tindak pidana korupsi.

Selain itu, lembaga antirasuah menyadari adanya berbagai opini kontraproduktif yang disiarkan di masyarakat.

Meski demikian, KPK tetap mengawasi kerja-kerja pemberantasan korupsi.

“Sebagaimana hal ini telah KPK alami pada tahun-tahun sebelumnya dalam siklus tahun politik,” kata Ali.

Dinamika politik menjelang Pilpres 2024 memasuki babak baru setelah PDI Perjuangan menyatakan mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.

Beberapa waktu kemudian, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga menyatakan memberikan dukungannya kepada Ganjar.

Dengan demikian, sejauh ini terdapat dua bakal calon capres, yakni Ganjar yang diusung PDI Perjuangan dan PPP serta Anies Baswedan yang disokong Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS.