Salin Artikel

Gandeng Huawei dan BNI, Kemenaker Salurkan 1.500 Paket Sembako di Jatim

KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bersama PT Huawei Indonesia dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menyerahkan bantuan sosial (bansos) berupa 1.500 paket sembako kepada masyarakat di 300 desa pada lima kabupaten di Jawa Timur (Jatim), yaitu Ponorogo, Magetan, Ngawi, Pacitan, dan Trenggalek.

Penyerahan bansos dalam rangka menyambut Idul Fitri 1444 Hijriyah (H) itu dibagikan secara simbolis oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenaker Anwar Sanusi di Yayasan H Abdul Karim, Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Rabu (19/4/2023).

“Kami harapkan dengan sembako yang dibagikan bisa memberikan kebahagiaan terutama kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya mereka yang akan menyambut Hari Raya Idul Fitri 2023,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (20/4/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Anwar menyampaikan apresiasi atas bansos berupa sembako yang dilakukan oleh Huawei dan BNI.

Pasalnya, bantuan tersebut tidak hanya diserahkan di satu tempat, tetapi juga di sejumlah titik lainnya.

Anwar berharap, Huawei dan BNI nantinya terus memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Khususnya bantuan produktif yang dapat meningkatkan produktivitas dan perekonomian masyarakat, serta dapat memperluas kesempatan kerja.

“Mudah-mudahan di masa yang akan datang kami mendapatkan lebih, bukan hanya sembako, tetapi bantuan-bantuan yang produktif. Sehingga masyarakat memiliki ketahanan keluarga yang lebih,” ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/04/20/10042171/gandeng-huawei-dan-bni-kemenaker-salurkan-1500-paket-sembako-di-jatim

Terkini Lainnya

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke