Salin Artikel

Jokowi Ajak Jerman Investasi di IKN

Presiden menuturkan, pembangunan IKN bukan pembangunan kota baru dari nol, melainkan merupakan pembangunan hub baru yang menghubungkan berbagai fasilitas yang telah ada di kota-kota sekitar.

"Nusantara, is a smart and sustainable forest city, dengan 65 persen lahan untuk hutan tropis yang dibangun berdasarkan prinsip green energy dan green economy," ujar Jokowi dalam sambutannya pada pembukaan pertemuan bisnis di Hall 2 Hannover Fairground, Hannover, Jerman, pada Senin (17/4/2023) sebagaimana dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga mengajak Jerman untuk menjadi bagian penting dari kemajuan bersama dengan terus menjalin kemitraan bisnis yang saling menguntungkan.

Apalagi, kemitraan bisnis tersebut telah lama terjadi sejak abad ke-18.

"Kemitraan Indonesia-Jerman ini dapat menjadi contoh baik kemitraan Utara-Selatan, kemitraan yang setara, saling menghormati, saling menguntungkan dan ini adalah wajah kemitraan untuk masa depan," kata Jokowi.

Presiden menyampaikan, selain IKN, ada dua hal lain yang menjadi prioritas Indonesia saat ini.

Pertama, dalam bidang hilirisasi Industri, Indonesia siap menjadi mitra pengembangan industri semikonduktor dan produksi baterai kendaraan listrik dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja.

"Saya mengharapkan dukungan para pebisnis Jerman untuk menjadikan Indonesia bagian rantai pasok cip global," kata dia.

Selanjutnya, dalam transisi energi, Presiden menuturkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan dunia yang lebih baik.

Presiden mengatakan, potensi energi baru terbarukan Indonesia sangat besar yakni 434.000 megawatt.

"Kami membutuhkan dukungan terutama terkait dengan pembiayaan inovatif, transfer teknologi tinggi, re-skilling tenaga kerja," kata dia.

"So please, come and invest di banyak sektor yang dapat Anda pilih. Saya ingin sampaikan Indonesia will remain a safe, stable, and prospective destination for your business (Indonesia akan tetap menjadi tujuan yang aman, stabil dan prospektif untuk bisnis anda)," ujar Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2023/04/17/21055331/jokowi-ajak-jerman-investasi-di-ikn

Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke