Salin Artikel

Di Hannover Messe, Pemerintah Pamer 30 Proyek Pembangunan yang Sedang Berlangsung di IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Achmad Jaka Santos Adiwijaya mengatakan, pengembangan infrastruktur di IKN sudah berjalan sesuai perencanaan.

Saat ini, dia mengungkapkan, lebih dari 30 proyek pembangunan tengah berlangsung di IKN.

"Itu termasuk istana presiden dan wakil presiden, kantor-kantor kementerian, bendungan, jalan, dan tempat tinggal para pekerja," ujar Jaka di acara Hannover Messe 2023 yang berlangsung di Hannover, Jerman, seperti dilansir siaran pers Otorita IKN, Senin (17/4/2023).

Sementara itu, kata Jaka, pembangunan infrastruktur di IKN kini sudah mencapai 26 persen.

Jumlah tersebut terdiri dari berbagai infrastruktur utama yang dikembangkan secara progresif, antara lain area Istana Negara, pembagian kantor kementerian, dan perumahan aparatur sipil negara (ASN).

"Rencananya, pemindahan aparatur sipil negara akan dimulai pada 2024 dan peringatan 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia akan digelar di IKN," paparnya.

Lebih lanjut, Jaka menjelaskan, Indonesia menyambut baik tingginya minat investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia memfasilitasi penanaman modal di IKN dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Izin Usaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Nusantara.

Jaka menyebutkan, peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian, kesempatan, dan ruang berpartisipasi yang lebih luas bagi investor, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk mempercepat pembangunan IKN.

"Kami berharap semakin banyak investor kelas dunia yang dapat memanfaatkan investasi di Nusantara. Fasilitas terbaik akan diberikan untuk kemudahan berbisnis di IKN," ujarnya.

Dia lantas menjelaskan, beberapa fasilitas kemudahan berusaha bagi investor antara lain Tax Holiday, keringanan pajak hingga 100 persen bagi investor di bidang infrastruktur, dan usaha lainnya. Termasuk untuk sektor Wilayah Kawasan Pusat Keuangan.

"Kemudian ada juga Super Tax Deduction, bea masuk dan kemudahan untuk impor barang modal, serta bebas bea masuk untuk impor bahan dan barang," tutur Jaka.

"Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kami mengundang para investor global untuk mengambil bagian dalam kesempatan yang luar biasa dan langka ini," tambahnya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/04/17/16591521/di-hannover-messe-pemerintah-pamer-30-proyek-pembangunan-yang-sedang

Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke