Salin Artikel

Pengamat: Kecil Kemungkinan Jokowi "Menghukum" Ganjar soal Piala Dunia U20, jika...

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam tak yakin Presiden Joko Widodo bakal menyentil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo setelah Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023.

Memang, Ganjar menjadi salah satu yang lantang menolak kepesertaan Timnas Israel di Piala Dunia U20 yang sedianya digelar di Indonesia pada Mei-Juni mendatang.

Namun, menurut Umam, bisa jadi penolakan tersebut bukan merupakan sikap pribadi Ganjar, melainkan agenda besar partainya, PDI Perjuangan.

"Jika demikian, kecil kemungkinan Jokowi akan menghukum Ganjar karena manuver itu akan dianggap sebagai gimik yang sejatinya strategi politik semata," kata Umam kepada Kompas.com, Jumat (31/3/2022).

Selain Ganjar, sejumlah elite PDI-P juga menyuarakan penolakan terhadap Timnas Israel di Piala Dunia U20. Sebutlah Gubernur Bali I Wayan Koster.

Menurut Umam, tak menutup kemungkinan sikap Ganjar dan Koster itu bagian dari agenda politik yang dioperasikan oleh elite partai banteng.

Mungkin saja, PDI-P ingin memanfaatkan momentum ini untuk menepis tudingan bahwa pemerintah dan partai pengusungnya pro-Israel.

Sebaliknya, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut hendak menunjukkan loyalitasnya terhadap nilai-nilai Soekarnoisme yang antikolonial.

Dengan demikian, manuver ini diharapkan bisa membangkitkan sentimen positif terhadap elektoral PDI-P, terutama dari segmen pemilih muslim dan nasionalis.

"Artinya, Jokowi sudah paham strategi itu, namun ada miskalkulasi terkait sikap dan keputusan FIFA (membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20)," ujar Umam.

Namun, sebaliknya, jika manuver Ganjar ternyata merupakan sikap pribadi yang dia tempuh demi keuntungan elektoral, lanjut Umam, besar kemungkinan sikap politik Jokowi terhadap orang nomor satu di Jawa Tengah itu berubah.

Bahkan, sinyal dukungan yang beberapa kali ditunjukkan presiden ke Ganjar sebagai kandidat calon presiden (capres) Pemilu 2024 mungkin dialihkan ke nama lain.

"Jika tidak ada proses klarifikasi yang memasai, dukungan Jokowi bisa bergeser kepada Prabowo Subianto sebagai capres 2024," katanya.

Kendati demikian, Umam menduga, elektabilitas Ganjar sebagai sosok yang digadang-gadang menjadi capres terkuat bakal tergerus imbas persoalan ini.

Sebab, oleh publik, politisi PDI-P itu dianggap menjadi salah satu penyebab batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023.

"Mencermati respons kemarahan netizen terhadap Ganjar pasca kegagalan Piala Dunia U20 ini, ada kemungkinan elektabilitas Ganjar terkoreksi atau mengalami penurunan, terutama dari segmen kelompok pemilih muda dan penggemar sepak bola nasional," kata Umam.

"Untuk itu, Ganjar harus berpikir keras mencari langkah mitigasi untuk menemukan solusi guna mengantisipasi masalah ini," tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Orang nomor satu di Jawa Tengah itu bilang, sebagai kader PDI-P, ia mesti memegang teguh amanat Presiden Soekarno untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina.

"Kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok, dan maupun dalam Conference of the New Emerging Forces. Jadi ya kita ikut amanat beliau," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (23/3/2023).

Namun, usai Indonesia diumumkan batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, Ganjar mengaku kecewa.

"Yo kecewalah! Wong kita sudah menyiapkan sejak awal kok. Kan tinggal beberapa catatan saya yang bisa kita lajutkan" katanya, Kamis (30/3/2023).

Ganjar pun tak menyoal jika dirinya kini diserang warganet karena dianggap menjadi salah satu penyebab pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah U20 2023. Namun demikian, ia meminta agar publik tidak menyerang istri dan anaknya di dunia maya.

"Selalu sih, itu risiko sebuah keputusan. Kalau boleh, seranglah Ganjar, jangan serang istri saya, jangan serang anak saya," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/31/18033651/pengamat-kecil-kemungkinan-jokowi-menghukum-ganjar-soal-piala-dunia-u20-jika

Terkini Lainnya

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke