Karyoto Jadi Kapolda Metro Jaya, KPK Akan Tunjuk Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi

Karyoto menjadi salah satu perwira tinggi Polri yang dimutasi. Ia ditunjuk menjadi Kapolda Metro Jaya menggantikan irjen Fadil Imran yang diangkat sebagai Kabaharkam Polri.

“Kami sementara akan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt),” kata Nawawi saat dihubungi, Rabu (29/3/2023).

Nawawi mengatakan, baru mendengar pengangkatan Karyoto sebagai Kapolda Metro Jaya. Saat ini, lembaga antirasuah tengah menyiapkan seleksi terbuka terbatas.

Sebab, posisi Deputi Penindakan dan Eksekusi merupakan jabatan definitif.

“Karena untuk pejabat yang definitif, itu harus melalui seleksi terbuka terbatas,” ujar Nawawi.

Menurut Nawawi, peserta seleksi terbuka terbatas untuk mengisi jabatan Plt itu berasal dari internal KPK.

“Selama ini penunjukkan PLT dari internal saja,” katanya.

Lebih lanjut, Nawawi juga mengatakan bahwa penunjukan Karyoto sebagai Kapolda Metro Jaya tidak akan mengganggu kerja-kerja penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan KPK.

Sebab, kerja-kerja di KPK tidak bergantung pada perorangan, melainkan prosedur operasional baku (POB) dan proses bisnis (Probis).

“Tidak bergantung personal,” ujar Nawawi.

Nawawi juga menyebut bahwa Karyoto memang sudah waktunya mendapatkan promosi jabatan di Korps Bhayangkara.

Sebab, sudah hampir tiga tahun menjabat sebagai Deputi Penindakan dan Eksekusi di KPK.

“(Karyoto) dilantik pada bulan April 2020,” katanya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan mutasi perwira tinggi di lingkungan Korps Bhayangkara.

Dalam Surat Telegram Kapolri Nomor:ST/713/III/KEP./2023 tertanggal 27 Maret 2023, disebutkan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran diangkat menjadi Kabaharkam Polri.

Kemudian, Irjen Karyoto ditunjuk menggantikan posisi Fadil sebagai Kapolda Metro Jaya.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri disebut meminta Polri memulangkan Karyoto ke Polri.

Firli mengirim surat rekomendasi agar Karyoto dan Direktur Penyelidikan KPK, Endar Priantoro mendapat promosi jabatan di Polri.

Keduanya sempat dilaporkan ke Dewas KPK karena disebut tidak profesional dalam menangani kasus Formula E.

Beberapa waktu belakangan beredar kabar terdapat perbedaan pendapat di internal KPK.

Sebagian pimpinan KPK disebut-sebut memaksa bawahannya agar kasus Formula E naik ke tahap penyidikan. Tetapi, permintaan itu ditolak.

Belakangan, KPK telah membantah informasi terjadi perbedaan pendapat tersebut.