Respons Plt Menpora Buntut PKS yang Tolak Timnas Israel Main di Piala Dunia U-20

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana tugas (Plt) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Muhadjir Effendy merespons Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak kedatangan tim nasional (timnas) Israel dalam Piala Dunia U-20 di Indonesia.

Muhadjir mengatakan pihaknya tengah melakukan kajian terkait dengan posisi pemerintah Indonesia dalam desakan ini.

Hal tersebut Muhadjir sampaikan dalam rapat kerja antara Komisi III DPR, Kemenpora, dan PSSI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2023).

Awalnya, anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil mengingatkan bahwa penolakan atas kedatangan timnas Israel ke Indonesia bukanlah persoalan agama, melainkan penjajahan.

Apalagi, Indonesia juga tidak pernah bisa menerima penjajahan di muka bumi.

"Ini bukan soal keagamaan, ini soal penjajahan dan kemanusiaan. Sampai hari ini pemerintah Indonesia belum mengakui eksistensi negara Israel. Dan dalam pembukaan dasar konstitusi kita jelas bahwa kita tidak bisa pernah menerima penjajahan, karena penjajahan itu harus dihapuskan di muka bumi ini," ujar Nasir.

Nasir menjelaskan, PKS ingin pemerintah komitmen dengan konstitusi yang dimiliki, sehingga meminta agar kedatangan timnas Israel ke Indonesia ditolak.

Dirinya berharap Plt Menpora Muhadjir Effendy untuk menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar berpegang teguh pada konstitusi.

"Dan juga ingin saya sampaikan kepada Plt Menpora bahwa olahraga dan politik itu sulit untuk dipisahkan," ucapnya.

Untuk itu, Nasir menegaskan kepada Muhadjir bahwa sikap Fraksi PKS jelas, di mana kedatangan timnas Israel harus ditolak.

Nasir meyakini hal tersebut merupakan urusan FIFA. Hanya saja, kata dia, Indonesia harus berdaulat dengan konstitusi yang ada pada saat ini.

"Jadi kalau kita menerima, secara tidak langsung seolah-olah kita menerima eksistensi negara Israel. Meskipun ada pernyataan-pernyataan Menlu, tapi di media sosial kami baca bahwa nanti tidak akan naik bendera, tidak akan menyanyikan lagu kebangsaan, dan lain sebagainya. Menurut saya itu seperti kita tidak berani menampakkan jati diri kita," jelas Nasir.

"Saya yakin Pak Plt Menpora paham betul bahwa Israel itu adalah state terorism. Negara teroris. Kita bisa baca riwayat negara Israel itu. Dan darah bangsa Palestina itu sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Lalu apakah kita membiarkan satu negara yang menjajah negara lain bermain di depan mata kita? Di mana hati nurani kita?" tukasnya.

Respons Plt Menpora

Muhadjir Effendy menyadari posisi pemerintah yang berkaitan dengan konstitusi terkait kedatangan timnas Israel ini.

Muhadjir menyatakan pemerintah masih melakukan pengkajian dan mempelajari desakan-desakan yang ada.

"Khusus untuk rencana pelaksanaan Piala Dunia U-20, berkaitan dengan status dari penyelenggaraan yang tadi sudah disinggung oleh fraksi terkait dengan posisi pemerintah Indonesia berkaitan dengan mengamankan menegakkan konstitusi, apalagi itu berkaitan dengan UUD 1945 pembukaan dan alinea pertama. Jadi saya kira sudah mentok lah itu. Dan ini sedang kita lakukan kajian, sedang kita pelajari, kita koordinasikan," jelas Muhadjir.

Muhadjir menegaskan posisi pemerintah Indonesia dalam penegakan konstitusi sudah jelas.

Hanya saja, Indonesia saat ini sedang menjadi penyelenggara Piala Dunia U-20.

"Posisi kita jelas. Jadi kita pemerintah Indonesia tidak akan beringsut sejengkal pun dalam menegakkan konstitusi itu. Hanya memang kita juga sudah berkomitmen untuk menjadi penyelenggara ketempatan event itu. Dan saya kira kita sepakat bahwa event ini sangat strategis untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia," imbuhnya.