Respons Permintaan Apdesi, Wapres Sebut Lebih dari 10 Persen APBN Dikucurkan ke Desa

PELALAWAN, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, pemerintah sudah mengucurkan lebih dari 10 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa. Diketahui APBN 2023 mencapai Rp 3.061,2 triliun.

Ma'ruf menuturkan, sejak 2015 lalu, setiap tahunnya pemerintah menyalurkan Rp 400 triliun ke desa melalui berbagai kementerian, bukan hanya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

"Itu ternyata hitung-itungannya lebih dari Rp 400 triliun (disalurkan ke desa) sejak 2015. Jadi sebenernya lebih dari 10 persen (APBN) kalau dihitung-itung itu," kata Ma'ruf di Pelalawan, Riau, Senin (20/3/2023).

Hal ini disampaikan Ma'ruf merespons permintaan Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) supaya pemerinfah menganggarkan 10 persen APBN untuk dana desa.

Ma'ruf mengakui anggaran Kemendes PDTT yang dialokasikan dalam APBN memang hanya sebesar Rp 70 triliun.

Namun, ia mengingatkan bahwa ada banyak kementerian yang program kerjanya menyasar masyarakat desa, sebut saja, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

"Memang kalau dari Kementerian Desa PDTT Rp 70 triliun, tetapi dari Kementerian lain yang juga fokusnya di (pembangunan) desa itu lebih dari Rp 400 triliun," ujar Ma'ruf.

"Kalau dihitung secara keseluruhan, besar sekali (angkanya)," ujar mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia itu.

Ia pun mengeklaim bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat untuk membangun desa.

"Kita ingin menjadikan desa itu jadi basis kekuatan nasional kita, seperti yang kita tahu bahwa memang Pemerintah sudah punya komitmen untuk membangun desa bahkan untuk membangun dari desa," kata Ma'ruf.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum DPP Apdesi Surta Wijaya menyerukan agar 10 persen APBN untuk dana desa sebagai harga mati.

Surta beralasan, desa sudah lebih dulu ada sebelum Indonesia berdiri. Hal itu dibuktikan dengan keberadaan sejumlah prasasti dari tahun 300 an Masehi.

Selanjutnya, ia juga meminta agar pembangunan tidak hanya dilakukan di perkotaan, melainkan di desa-desa. Ia berharap desa tidak dimarjinalkan, sehingga orang-orang harus pergi ke kota dari desa untuk mengais rezeki.

"Semua itu jawabannya adalah dana desa. Sepakat? Jadi 10 persen ke depan harga mati dana desa dari APBN. Setuju!" kata Surta dijawab setuju oleh peserta yang hadir dalam peringatan HUT Undang-Undang Desa di Gelora Bung Karno , Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2023).