Salin Artikel

Bela Jokowi dari Kritik AHY, Politisi Golkar: Enggak Ada Kebijakan Grusa-grusu

Ia mengatakan, tak ada kebijakan pemerintahan Jokowi yang diambil secara buru-buru.

“Saya kira enggak ada kebijakan Presiden Jokowi yang diambil secara grusa-grusu. Semua telah melalui proses kajian,” ujar Ace ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (16/3/2023).

Menurutnya, semua program yang direalisasikan oleh Jokowi sebenarnya sudah direncanakan oleh presiden terdahulu.

Namun, lanjut Ace, mantan Wali Kota Solo itu berani mengambil inisiatif atas program-program yang tak tercapai pada pemerintahan sebelumnya.

“Bahkan kalau saya lihat apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, banyak yang dinilai (positif) oleh masyarakat, justru masyarakat sangat puas,” paparnya.

Ace mengaku tak mempersoalkan kritik yang dilontarkan oleh AHY. Namun ia meminta kritik disampaikan dengan data-data faktual.

“Ya beliau (AHY) silakan saja mengkritik terhadap kebijakan tetapi harus dipastikan apakah kritiknya tersebut didasarkan pada argumen dan fakta sesungguhnya yang dirasakan masyarakat,” imbuh dia.

Adapun AHY menilai kebijakan pemerintah banyak yang dilakukan secara terburu-buru, tanpa perhitungan yang mendalam.

Ia menyinggung alokasi anggaran triliunan rupiah yang dipakai untuk program pengembangan kawasan pangan.

AHY mengklaim program itu banyak mendapat kritik karena hanya fokus pada pemanfaatan lahan, tanpa mempertimbangkan aspek ekologi, dan sosial.

Bagi Demokrat, lanjut AHY, mestinya pemerintah banyak melibatkan masyarakat dalam menjalankan program tersebut.

"Ini mengacu kepada mazhab ekonomi Demokrat, yakni sustainable growth with equity, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, yang tetap menjaga keseimbangan alam," kata AHY dalam pidato politiknya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/16/15252761/bela-jokowi-dari-kritik-ahy-politisi-golkar-enggak-ada-kebijakan-grusa-grusu

Terkini Lainnya

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke