Kenal Baik Rafael Alun, Wakil Ketua KPK Bantah Ada Konflik Kepentingan

Rafael merupakan eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ia dan Alex disebut sama-sama angkatan 1986 di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).

"Enggak ada benturan kepentingan. Saya enggak ada hubungan bisnis dengan yang bersangkutan," kata Alex saat dihubungi, Kamis (16/3/2023).

Alex mengaku telah menyampaikan bahwa dirinya mengenal dengan baik Rafael dalam rapat penanganan perkara tersebut.

Menurut dia, sebelum perkara Rafael Alun Trisambodo, terdapat tiga temannya yang diproses hukum oleh KPK. Mereka ditindak pada masa kepemimpinan sebelum Firli Bahuri.

"Sebelum perkara RAT (Rafael Alun Trisambodo)ada 3 orang teman angkatan saya yang diproses di KPK," kata Alex.

Alex menegaskan, kesamaan dengan Rafael tidak akan mengganggu proses hukum yang berjalan di KPK.

Menurut dia, pimpinan KPK tidak akan mencampuri kerja-kerja penyelidik maupun penyidik. Mereka melaksanakan tugas secara profesional.

"Penyelidik atau penyidik KPK profesional. Pimpinan tidak akan intervensi," ujarnya.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Alex agar mendeklarasikan secara terbuka kepada pimpinan lain dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengenai potensi benturan kepentingan dalam penanganan perkara Rafael.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, berdasarkan informasi Daris sejumlah pihak, keduanya masih satu angkatan di STAN.

Latar belakang Alex dan Rafael berpeluang mempengaruhi pernyataan maupun keputusan yang disampaikan Alex sebagai pimpinan KPK.

Kondisi tersebut, kata Kurnia, membuat Alex harus menyatakan secara terbuka mengenai potensi benturan kepentingannya.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 5 tahun 2019.

“Alexander harus secara terbuka mendeklarasikan potensi benturan kepentingannya kepada Pimpinan KPK lain Dewan Pengawas,” ujar Kurnia.

Ia bahkan menyebut bahwa kerja Alex harus dibatasi jika pimpinan lain dan Dewas KPK menilai dan secara faktual kesamaan almamater tersebut mengganggu netralitas dalam menangani perkara.

"Alexander harus dibatasi dalam pelaksanaan tugas, terutama di ranah penindakan,” tutur Kurnia.