Salin Artikel

Jokowi Resmikan Penataan Fasilitas di Pura Besakih Bali

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meresmikan fasilitas Pura Agung Besakih yang ada di Karangasem, Bali, Senin (13/3/2023). Peresmian dilaksanakan setelah kawasan Pura Besakih selesai dilakukan penataan.

"Dengan memohon resti Ida Sang Hyang Widhi Wasa, penataan Pura Besakih saya nyatakan diresmikan," ujar Jokowi dilansir dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Presiden menyampaikan bahwa dirinya sangat bahagia berada di kawasan Pura Agung Besakih. Menurutnya, pura tersebut sangat disucikan tidak hanya oleh umat Hindu di Bali. Melainkan juga oleh umat Hindu di seluruh Tanah Air.

Oleh karenanya, pura tersebut harus dijaga dan dirawat dengan sebaik mungkin.

"Sehingga umat Hindu dan pengunjung yang datang ke Pura Besakih bisa merasakan aura kesuciannya. Karena dengan terjaganya kesucian terjaga kebersihan kerapihan sekaligus menjadi tempat yang indah," kata Jokowi.

Dia menjelaskan, sejak dulu Pura Besakih sangat ramai dikunjungi umat Hindu dari seluruh Indonesia. Terlebih lagi, saat pelaksanaan upacara Bhatara Turun Kabeh yang dilaksanakan setiap sasi kadasa.

Apabila keramaian tersebut tidak diimbangi dengan penataan dan antisipasi, maka dikhawatirkan akan menimbulkan potensi kesemrawutan.

"Dan timbul ketidaknyamanan, oleh sebab itu saya perintahkan ke Pak Menteri PUPR untuk melakukan penataan di Pura Besakih ini bersama dengan Gubernur Bali," ungkap Jokowi.

Penataan difokuskan pada dua area, yakni area Becingah dan Manik Mas dengan membangun berbagai infrastruktur pendukung.

Tujuannya agar masyarakat semakin nyaman saat bersembahyang dan Pura Besakih tetap terjaga kesuciannya.

Jokowi menambahkan, membangun fasilitas yang bagus dan megah lebih mudah daripada mengelola dan merawatnya.

"Untuk itu, saya benar ingin titip agar fasilitas yang sudah dibangun pemerintah pusat dan provinsi ini dengan dana yang sangat besar tadi disampaikan harus diikuti dengan pengelolaan yang baik dan pengelolaan profesional," kata Jokowi.

"Harus disiapkan manejemen dengan kompetensi yang baik sehingga mampu menjembatani kepentingan yang ada libatkan Desa Besakih dan Desa Adat Besakih, beri kesempatan kepada masyarakat ikut berpartisipasi dan berkontribusi," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, penataan dan pembangunan di kawasan Pura Besakih menelan anggaran Rp 199 miliar.

"Bersumber dari APBN PUPR sebesar Rp 428 miliar dan APBD semesta berencana Bali Rp 483 miliar," kata Wayan.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/13/14502731/jokowi-resmikan-penataan-fasilitas-di-pura-besakih-bali

Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke