Yusril Kritik Parpol Tak Ideologis, Pakar: Indonesia Tak Butuh Banyak Partai

JAKARTA, KOMPAS.com - Perdebatan tentang sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka dinilai tidak bakal terjadi jika terbentuk kesepakatan bersama untuk menyederhanakan sistem kepartaian, supaya ideologi yang menjadi landasan partai terlihat dan kaderisasi berjalan baik.

Menurut pakar psikologi politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk, jika jumlah partai politik di Indonesia semakin mengerucut maka dengan sendirinya ideologi yang diusung akan terlihat jelas.

Jika hal itu terjadi, kata Hamdi, akan memudahkan masyarakat sebagai calon pemilih menentukan pilihan saat Pemilu.

"Mungkin ide saya ini tidak populer, tapi kenyataannya memang kita enggak butuh banyak partai. Cukup 4 atau 5. Karena kalau mempertahankan sistem kepartaian seperti saat ini maka dampaknya adalah sistem pemilu yang rumit," kata Hamdi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (9/3/2023).

Hamdi menyampaikan hal itu menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra.

Menurut Yusril, saat ini hanya terdapat 2 partai politik di Indonesia yang memegang ideologi, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan PBB.

Hamdi mengatakan, ciri-ciri partai yang digerakkan oleh ideologi bisa terlihat prinsip-prinsip politiknya, tujuan politik dan gerakannya jelas berdasarkan ideologi, serta sistem kaderisasi yang kuat dan disiplin.

Menurut Hamdi saat ini partai yang memperlihatkan ideologinya memang sedikit.

Contohnya seperti PDI-P yang lekat dengan ideologi nasionalisme-sosialisme, Golkar dengan prinsip nasional-demokrat, serta kelompok yang berdasarkan agama atau Islam seperti Partai Keadilan Sejahtera, PBB, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Terakhir ada kelompok Islam nasionalis seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Hamdi menyampaikan, dari hasil penelitian Laboratorium Psikologi Politik UI terungkap hanya 4 ideologi itu yang hidup di masyarakat Indonesia.

Maka dari itu menurut Hamdi, sebaiknya masyarakat memikirkan ulang menyederhanakan sistem kepartaian supaya tetap bisa mengakomodasi aspirasi dan menekan biaya politik.

"Kalau jumlah partai politik tidak terlalu banyak, ideologinya jelas, dan kaderisasi jalan isu proporsional terbuka atau tertutup itu dengan sendirinya menjadi tidak relevan," ucap Hamdi yang merupakan Kepala Laboratorium Psikologi Politik UI.

"Sementara partai ideologis ini kan cuma tinggal dua, PDI-P sama PBB. Yang lain-lain kan partai pragmatis semua, bukan partai ideologis. Tidak ada akar ideologisnya," ujar Yusril kepada wartawan, Rabu (8/3/2023).

Yusril menuturkan alasannya mendukung sistem pemilu proporsional tertutup, yakni karena pemilu harus diikuti oleh partai politik sebagai katalisator dari pemikiran pemilih yang majemuk.

Orang-orang yang berpikiran sama, diasumsikan membentuk partai politik tertentu berdasarkan pikiran itu.

Sejauh ini, 8 dari 9 partai politik parlemen menyatakan secara terbuka penolakannya terhadap sistem pileg proporsional tertutup. Hanya PDI-P yang secara terbuka menyatakan dukungannya untuk kembali ke sistem tersebut.

"PDI-P sudah mendidik kader-kader, tapi kader-kader ini dikalahkan oleh orang-orang yang kemudian populer, orang yang punya duit," ujar Yusril.

"Sekarang orang tidak tahu ideologi PDI-P seperti apa, tidak tahu ideologi PBB seperti apa, karena dia terkenal lalu terpilih menjadi anggota DPR dan di DPR dia berpikir semau-maunya sendiri. Ini yang repot," kata Yusril.

Dalam keterangannya di MK, ia menganggap bahwa sistem proporsional terbuka yang tidak pro terhadap ideologi partai politik membuat partai politik mengalami kemunduran struktural.

Hal itu terlihat dari fenomena partai politik yang tidak fokus untuk mencalonkan kadernya, tetapi lebih tertarik merekrut orang populer dan berdaya finansial moncer sebagai caleg.

"Kenyataan dari fenomena itu adalah bahwa parpol kita hari ini terbukti tidak menjalankan fungsinya," ujar Yusril.

(Penulis : Vitorio Mantalean | Editor : Icha Rastika)