Salin Artikel

Romahurmuziy PPP "Goyang" KIB, Minta Realistis Pilih Capres

Dia meminta agar KIB realistis dalam menentukan calon presiden (capres) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pernyataan yang seolah "menggoyang" KIB itu disampaikan Romi bukan tanpa sebab.

Menurutnya, hal ini lantaran stok bakal capres kini terpusat hanya kepada tiga tokoh potensial. Versi Romi, tiga tokoh itu adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

"Realitasnya, Ganjar kader PDI-P, Prabowo kader Gerindra, dan Anies non-partai. Saat ini tidak tersedia stok bakal capres lagi yang elektabilitasnya cukup tinggi menurut survei, yang bisa dicalonkan KIB," kata Romahurmuziy saat dimintai konfirmasi, Selasa (7/3/2023).

"Maka, kita-kita harus realistis untuk berbicara dengan partai-partai asal bakal-bakal capres di atas," sambungnya.

Hanya saja, ia menepis pernyataannya itu berpotensi membubarkan KIB akibat kegamangan dalam memilih capres maupun calon wakil presiden (cawapres).

Sebaliknya, karena berusaha realistis, menurutnya itulah sebabnya masing-masing partai di KIB terus membuka komunikasi dengan partai politik dari koalisi lain.

"Makanya, saat ini partai-partai KIB juga membuka komunikasi dengan parpol-parpol lain. Pekan lalu Partai Golkar sudah jumpa Nasdem. Makanya, PPP juga jumpai PDI-P. Ke depan akan ada komunikasi-komunikasi lebih intens satu sama lain antar parpol," imbuhnya.

Respons Golkar

Menanggapi pernyataan Romi, DPP Partai Golkar yang merupakan partai politik sesama KIB tetap bersikeras ingin mengusung Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai capres 2024.

Partai berlambang pohon beringin ini tak gentar sedikit pun mengusung Airlangga, meski PPP meminta partai-partai KIB realistis mendukung capres.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng mengatakan, pihaknya akan berpegang pada hasil keputusan Munas Golkar 2019 silam.

"Golkar masih tetap berpegang hasil keputusan Munas 2019, yaitu Airlangga sebagai capres," ujar Melchias saat dimintai konfirmasi, Selasa.

Ia juga memastikan Golkar dan KIB akan bersikap di waktu yang tepat.

Namun, dia juga mengingatkan bahwa segala hal bisa terjadi dalam politik yang sifatnya sangat dinamis.

"Belanda masih jauh. Dan politik itu dinamis dari segala aspek. Jadi, pada saat yang tepat, Golkar dan KIB akan bersikap," ucapnya.

Sementara itu, Juru Bicara Partai Golkar Tantowi Yahya juga ngotot bahwa keputusan menetapkan Airlangga sebagai Capres 2024 harus dipatuhi.

Dia menyatakan, jika ingin mengubah keputusan tersebut, maka diperlukan sebuah forum untuk menciptakan keputusan baru.

"Calon Golkar tetap Airlangga Hartarto. Itu keputusan Munas yang harus dipatuhi. Untuk merubahnya diperlukan keputusan baru yang diambil pada forum setingkat. Itulah tertib organisasi, tertib berpartai," kata Tantowi.

Akan tetapi, terkait capres-cawapres dari KIB, menurutnya harus menunggu kemufakatan antara ketiga partai di KIB.

Ia menyebut bahwa semua pimpinan partai di KIB sepakat akan menentukan capres-cawapres dalam sebuah forum khusus.

Respons PAN

Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga partai politik KIB mengaku sepaham dengan pernyataan Romi agar KIB realistis mendukung capres, salah satunya melihat elektabilitas.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi meyakini, pemikiran tersebut tidak hanya dimiliki oleh PPP. Dua partai politik lain di KIB, yakni PAN dan Golkar juga realistis dan rasional.

"Bukan hanya PPP yang realistis dan rasional dalam menentukan kebijakan politik, PAN dan kemungkinan Golkar dan partai politik lain pun tentu dalam menentukan kebijakan politiknya didasari oleh nilai yang realistis, rasional, obyektif, dan terukur," kata Yoga saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/3/2023).

Yoga menilai, politik di Indonesia saat ini juga sudah rasional.

Misalnya, lanjut dia, parameter tentang popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas tokoh capres sudah dapat diukur secara kuantitatif melalui hasil survei.

"Hasil survei tentu akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dari pimpinan partai politik dalam merumuskan kebijakan politiknya," ucap Yoga.

Dia memastikan, KIB bakal mengikuti cara berpikir rasional dan obyektif dalam menentukan capres 2024.

Terkait penentuan pasangan calon (paslon) dari KIB, Yoga senada dengan Golkar. Dia meyakini capres-cawapres itu diputuskan secara musyawarah mufakat oleh partai-partai KIB.

"Tidak voting. Setiap anggota KIB bebas mengusulkan proposal paslon ke rapat KIB. Nanti di KIB akan diputuskan secara kolektif kolegial," ujar Yoga.

Kejenuhan KIB

Dari kacamata pengamat, KIB dinilai mulai jenuh sehingga keluar pernyataan yang disampaikan Romi.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menganggap wajar apabila KIB menemui jalan buntu terkait capres-cawapres untuk Pilpres 2024.

Pasalnya, tak kunjung ada nama besar yang masuk ke KIB.

"KIB memang dalam banyak hal mengalami kejenuhan dan bahkan titik buntu karena tidak ada capres internal itu yang punya nama mentereng," ujar Adi saat dihubungi, Rabu.

Adi pun sepaham bahwa memang hanya ada tiga orang capres dengan nama mentereng, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.

Di antara ketiga nama tersebut, hanya Ganjar Pranowo yang belum diumumkan secara deklaratif sebagai capres oleh pihak manapun.

"Anies dengan Poros Perubahan ya setidaknya sudah mulai kelihatan ada tiga partai yang sepakat dan setuju. Prabowo Subianto ada Gerindra dan PKB," tuturnya.

"Sorry to say harus kita katakan, KIB sampai saat ini belum kelihatan punya nama mentereng dan punya nama besar," sambung Adi.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/09/09175511/romahurmuziy-ppp-goyang-kib-minta-realistis-pilih-capres

Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke