MKMK Periksa Guntur Hamzah dan Daniel Yusmic soal Pengubahan Substansi Putusan

Permintaan keterangan ini berkaitan dengan skandal pengubahan substansi putusan perkara Nomor 103/PUU-XX/2022.

"Hari ini kami akan mendengar keterangan hakim konstitusi Daniel Yusmick dan Guntur Hamzah," ujar Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna ketika dikonfirmasi pada Kamis siang.

Ia menegaskan bahwa hal yang akan dikonfirmasi kepada keduanya tidak berbeda dengan lima hakim konstitusi lain yang diperiksa sejak Senin (27/2/2023) sampai Rabu (1/3/2023) kemarin.

"Pertanyaan memang harus sama agar ketemu di mana letak persoalannya dan mengapa," ujar dia.

Sebelumnya, MKMK mendalami berbagai informasi dari Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan (HAK) pada Kesekjenan MK untuk mengusut diubahnya substansi putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022.

MKMK juga telah meminta keterangan awal dari panitera, Muhidin, serta penggugat perkara Nomor 103/PUU-XX/2022, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak.

Pekan ini, MKMK sudah mulai memanggil para hakim konstitusi untuk dimintai keterangan terkait skandal ini, minus Enny Nurbaningsih yang berstatus sebagai anggota MKMK dari unsur hakim konstitusi aktif.

Senin lalu, MKMK telah memeriksa hakim konstitusi Suhartoyo terkait skandal ini.

Selasa lalu, giliran Ketua MK Anwar Usman dan eks hakim konstitusi, Aswanto yang dimintai keterangan.

Aswanto turut dimintai keterangan karena masih berstatus sebagai hakim konstitusi ketika Rapat Permusyawaratan Hakim jelang putusan perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 yang berkaitan dengan pencopotan dirinya, dan turut memutus perkara tersebut.

Namun, pada hari pembacaan putusan, Aswanto sudah lengser digantikan eks Sekretaris Jenderal MK, Guntur Hamzah.

Kemarin, MKMK meminta keterangan dari hakim konstitusi Wahiduddin Adams, Manahan Sitompul, dan Arief Hidayat.

Palguna menyampaikan, pemeriksaan terakhir dilakukan pada hakim konstitusi Saldi Isra, Senin (6/3/2023) yang semula dijadwalkan pada hari yang sama dengan Suhartoyo, Senin lalu.

Saldi merupakan hakim konstitusi yang ucapannya dalam putusan perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 diubah dalam dokumen salinan.