LHKPN Rafael Alun, KPK dan Kemenkeu Diminta Dalami Harta Pejabat Lain

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta terus mendalami Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang janggal milik pejabat lainnya di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan tidak berhenti setelah dugaan kekayaan yang tidak wajar dari pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo terungkap.

"Menurut saya kejanggalan LHKPN itu harus terus diselidiki KPK dan Kementerian Keuangan. Kan PPATK sudah memberikan datanya. Ini kan yang ketahuan, kita kan enggak tahu mungkin ada juga yang belum ketahuan. Makanya harus didalami terus," kata pakar tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (27/2/2023).

Yenti menilai ada mekanisme yang tidak jelas di KPK dalam menangani laporan kejanggalan LHKPN dari pejabat negara. Sebab menurut PPATK, mereka sudah menyampaikan transaksi mencurigakan di rekening Rafael ke KPK sejak 2012.

"Ini kan sudah diketahui, dilaporkan, kok tidak ditindaklanjuti. Sudah dari 2012 lho itu. Kalau dibilang belum menemukan indikasi tindak pidana, aduh itu dekat sekali dengan TPPU. Polanya TPPU kan seperti itu, ada transaksi tidak wajar dan nilainya tinggi, tidak sesuai dengan profil jabatan dan pendapatannya," ujar Yenti.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanana (Menkopolhukam) Mahfud MD, memaparkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah melaporkan transaksi janggal Rafael ke KPK sejak 2012.

"Laporan kekayaan yang bersangkutan sudah dikirimkan oleh PPATK sejak tahun 2012, tentang transaksi keuangannya yang agak aneh, tetapi oleh KPK belum ditindaklanjuti," ungkap Mahfud kepada wartawan di kawasan Slipi, Jakarta, Jumat (24/2/2023).

Mahfud pun berharap agar laporan PPATK itu dapat ditindaklanjuti KPK. Sehingga, asal usul kekayaan Rafael sebesar Rp 56,1 miliar dapat diaudit.

Atas hal tersebut, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan bahkan menyebut kekayaan yang dimiliki Rafael "tidak nyambung" dengan profil jabatannya yang notabene merupakan seorang Kabag Umum di Kanwil Ditjen Pajak.

Secara terpisah, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan, lembaganya sudah sejak lama curiga dengan transaksi di rekening yang dimiliki Rafael. Bahkan, PPATK menduga Rafael memiliki perantara sendiri.

Perantara itu, sebut dia, menjadi perpanjangan tangan Rafael untuk bertransaksi.

“Nyuruh orang buka rekening dan transaksi,” lanjut Ivan.

Meski demikian, Ivan enggan menjawab berapa jumlah nominal mencurigakan nominal transaksi tak wajar Rafael.

Ia hanya meminta persoalan tersebut ditanyakan kepada penyidik KPK. Sementara itu, KPK akan memanggil Rafael untuk mengklarifikasi LHKPN-nya yang terakhir dilaporkan pada 2021.

"KPK akan segera melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan, untuk klarifikasi LHKPN yang telah dilaporkan dengan faktual harta yang dimilikinya,” kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri saat ditemui di gedung Merah Putih KPK, Jumat.

Ali mengungkapkan, KPK telah memeriksa Rafael untuk dimintai klarifikasi terkait LHKPN tahun 2012 sampai dengan 2019.

Hasil klarifikasi tersebut kemudian diserahkan kepada Inspektorat Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti.

Menurut Ali, tindakan ini dilakukan sebagai bentuk fungsi LHKPN yang tidak hanya memantau kepatuhan para pejabat untuk melaporkan harta kekayaan mereka.

“Tetapi juga pemeriksaan LHKPN dari para Penyelenggara Negara,” ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan sudah mencopot Rafael dari jabatannya, dan memerintahkan Itjen Kementerian Keuangan memeriksa harta Rafael.

(Penulis : Dian Erika Nugraheny | Editor : Dani Prabowo)